Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar/Net
Setiap menjelang Idul Fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib. Dia bahkan telah menjadi hukum pasar. Siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar.
Hal itu adalah satu penilaian dari Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menanggapi arga sembilan bahan pokok (sembako) yang dia harapkan bisa terkendali dan dikendalikan oleh pemerintah.
Pasalnya, sosok yang kerap disapa Cak Imin ini melihat, masa pandemi Covid-19 yang masih belum selesai memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat kelas bawah.
Sehingga menurutnya, pemerintah perlu bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga-harga komoditas pokok.
"Hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas,†ujar Muhaimin Iskandar usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saikhu di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu malam (28/4).
Tokoh NU yang biasa disapa Gus Ami ini mengatakan, tata kelola yang dimaksudkan adalah untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah. Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang bermuara pada keterjangkauan daya beli masyarakat.
"Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,†imbuhnya.
Di setiap momen Idul Fitri, kata Muhaimin Iskandar, kenaikan harga bahan pokok seolah menjadi menu wajib yang karenanya perlu kehadiran negara untuk mengantisipasinya. Pemerintah dalam hal ini, diminta untuk melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
"Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,†katanya.
Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah terkait buruknya tata kelola pangan yang menjadi faktor utama terjadinya impor beberapa kebutuhan bahan pangan, dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.
Oleh karena itu, dia menyarankan ke depan pemerintah harus melakukan tindakan cepat dan terobosan untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar sangat diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.
“Saya rasa pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,†tuturnya.
“Desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik,†demikian Muhaimin Iskandar.
