Pemerintahan Sipil Myanmar Enggan Berdialog Sebelum Tahanan Politik Dibebaskan

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar menegaskan tidak akan melakukan pembicaraan hingga junta membebaskan semua tahanan politik.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (28/4), NUG mengatakan ASEAN harus melibatkan pihaknya sebagai wakil rakyat yang sah, alih-alih junta.

"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, seperti dikutip Channel News Asia.

NUG sendiri baru dibentuk pada bulan ini oleh anggota parlemen yang digulingkan, politisi minoritas, hingga aktivis pro-demokrasi.

Sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari, banyak tokoh politik hingga aktivis ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi dan Win Myint.

Akibatnya, protes nasional digelar di seluruh negeri yang ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat  keamanan.

Untuk membahas situasi di Myanmar, ASEAN menggelar pertemuan para pemimpin di Jakarta pada 24 April lalu.

KTT ASEAN itu dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tanpa adanya perwakilan sipil. Hal itu membuat NUG mengkritik pertemuan tersebut.

Terdapat lima konsensus yang dihasilkan oleh ASEAN, termasuk penghentian kekerasan, dialog konstruktif, hingga pengiriman delegasi ke Myanmar.

Tetapi NUG menyoroti tidak adanya poin untuk mendesak junta membebaskan para tahanan politik.