Berita

Chevron/Net

Dunia

Senator AS Minta Biden Lebih Keras Pada Junta Myanmar, Termasuk Sasar Perusahaan Energi Negara

RABU, 28 APRIL 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para Senator Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintahan Joe Biden untuk lebih keras terhadap junta Myanmar.

Senator, baik dari Demokrat maupun Republik, menyarankan Biden untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi untuk junta Mynamr, termasuk menargetkan perusahaan energi negara.

Usulan itu dipimpin oleh Senator Demokrat Jeff Merkley dan Marco Rubio dari Republi, serta empat senator lainnya.


Lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen pada Selasa (27/4), mereka mengatakan perlu adanya jalan baru untuk mendukung rakyat Myanmar mendapatkan demokrasi, khususnya di tengah meningkatnya kekerasan.

Salah satu usulan mereka adalah agar pemerintahan Biden menghentikan royalti dari perusahaan energi AS, Chevron Corp, ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) yang dimiliki negara.

Dikutip dari Reuters, MOGE diketahui telah memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang sudah berada di bawah sanksi AS.

MOGE adalah mitra di Yadana, ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.

Kelompok HAM juga telah memberikan tekanan kepada Chevron dan Total untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari.

Pendapatan dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, yaitu hingga 1,1 miliar dolar AS per tahun.

Pada 1 Februari, junta Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Sejak itu, aparat keamanan diketahui telah banyak melakukan kekerasan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut lebih dari 750 orang tewas sejak kudeta terjadi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya