Berita

Chevron/Net

Dunia

Senator AS Minta Biden Lebih Keras Pada Junta Myanmar, Termasuk Sasar Perusahaan Energi Negara

RABU, 28 APRIL 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para Senator Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintahan Joe Biden untuk lebih keras terhadap junta Myanmar.

Senator, baik dari Demokrat maupun Republik, menyarankan Biden untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi untuk junta Mynamr, termasuk menargetkan perusahaan energi negara.

Usulan itu dipimpin oleh Senator Demokrat Jeff Merkley dan Marco Rubio dari Republi, serta empat senator lainnya.


Lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen pada Selasa (27/4), mereka mengatakan perlu adanya jalan baru untuk mendukung rakyat Myanmar mendapatkan demokrasi, khususnya di tengah meningkatnya kekerasan.

Salah satu usulan mereka adalah agar pemerintahan Biden menghentikan royalti dari perusahaan energi AS, Chevron Corp, ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) yang dimiliki negara.

Dikutip dari Reuters, MOGE diketahui telah memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang sudah berada di bawah sanksi AS.

MOGE adalah mitra di Yadana, ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.

Kelompok HAM juga telah memberikan tekanan kepada Chevron dan Total untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari.

Pendapatan dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, yaitu hingga 1,1 miliar dolar AS per tahun.

Pada 1 Februari, junta Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Sejak itu, aparat keamanan diketahui telah banyak melakukan kekerasan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut lebih dari 750 orang tewas sejak kudeta terjadi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya