Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Ancaman Meningkat, AS Perintahkan Staf Di Kabul Segera Tinggalkan Kedutaan

RABU, 28 APRIL 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Semakin meningkatnya ancaman di Afghanistan telah memaksa pemerintah AS untuk mendesak seluruh staf tidak penting agar segera meninggalkan kedutaan mereka di Kabul.

Departemen Luar Negeri mengatakan dalam sebuah nasihat perjalanan bahwa mereka telah memerintahkan keberangkatan pegawai pemerintah AS dari kedutaan besar mereka Kabul yang fungsinya dapat dilakukan di tempat lain.

Ross Wilson, penjabat duta besar AS di Kabul, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dan laporan ancaman di Kabul.


Dia mengatakan perintah itu mempengaruhi "jumlah yang relatif kecil" karyawan dan kedutaan akan tetap beroperasi.

"Personel yang sangat dibutuhkan untuk menangani masalah terkait penarikan pasukan AS dan pekerjaan penting yang kami lakukan untuk mendukung rakyat Afghanistan akan dapat tetap di tempat," tulis Wilson di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Rabu (28/4).

Perintah tersebut datang dua minggu setelah Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa pasukan AS yang saat ini berjumlah sekitar 2.500, akan meninggalkan negara itu pada bulan September mendatang.

Awal bulan ini Biden mengatakan dia akan menarik semua pasukan dari Afghanistan pada 11 September, peringatan 20 tahun serangan yang menyebabkan Amerika Serikat menyerang dan menggulingkan rezim Taliban yang telah menyambut Al-Qaeda.

Biden menyimpulkan bahwa pasukan AS telah mencapai tujuan mereka dan dapat berbuat lebih banyak, tetapi para pejabat AS tidak merahasiakan ketakutan mereka bahwa kekerasan akan meningkat ketika Taliban merasa bahwa mereka mencapai kemenangan.

Penasihat Departemen Luar Negeri juga memperbarui peringatan bagi warga Amerika untuk tidak berkunjung, mereka mengatakan bahwa "kelompok teroris dan pemberontak terus merencanakan dan melaksanakan serangan di Afghanistan."

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya