Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Ancaman Meningkat, AS Perintahkan Staf Di Kabul Segera Tinggalkan Kedutaan

RABU, 28 APRIL 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Semakin meningkatnya ancaman di Afghanistan telah memaksa pemerintah AS untuk mendesak seluruh staf tidak penting agar segera meninggalkan kedutaan mereka di Kabul.

Departemen Luar Negeri mengatakan dalam sebuah nasihat perjalanan bahwa mereka telah memerintahkan keberangkatan pegawai pemerintah AS dari kedutaan besar mereka Kabul yang fungsinya dapat dilakukan di tempat lain.

Ross Wilson, penjabat duta besar AS di Kabul, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dan laporan ancaman di Kabul.


Dia mengatakan perintah itu mempengaruhi "jumlah yang relatif kecil" karyawan dan kedutaan akan tetap beroperasi.

"Personel yang sangat dibutuhkan untuk menangani masalah terkait penarikan pasukan AS dan pekerjaan penting yang kami lakukan untuk mendukung rakyat Afghanistan akan dapat tetap di tempat," tulis Wilson di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Rabu (28/4).

Perintah tersebut datang dua minggu setelah Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa pasukan AS yang saat ini berjumlah sekitar 2.500, akan meninggalkan negara itu pada bulan September mendatang.

Awal bulan ini Biden mengatakan dia akan menarik semua pasukan dari Afghanistan pada 11 September, peringatan 20 tahun serangan yang menyebabkan Amerika Serikat menyerang dan menggulingkan rezim Taliban yang telah menyambut Al-Qaeda.

Biden menyimpulkan bahwa pasukan AS telah mencapai tujuan mereka dan dapat berbuat lebih banyak, tetapi para pejabat AS tidak merahasiakan ketakutan mereka bahwa kekerasan akan meningkat ketika Taliban merasa bahwa mereka mencapai kemenangan.

Penasihat Departemen Luar Negeri juga memperbarui peringatan bagi warga Amerika untuk tidak berkunjung, mereka mengatakan bahwa "kelompok teroris dan pemberontak terus merencanakan dan melaksanakan serangan di Afghanistan."

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya