Berita

Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto./Dok

Politik

Menko Airlangga: Per 16 April, Rp134,07 Triliun Anggaran PEN Sudah Terserap

RABU, 28 APRIL 2021 | 05:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Per 16 April 2021, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah  mencapai Rp 134,07 triliun. Jumlah itu setara dengan 19,2% dari pagu anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 699,43 triliun.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangannya, Selasa (27/4).

“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,” ujar Airlangga.


Lebih rinci Airlangga menjelaskan, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya sebesar Rp 18,59 triliun atau 10,6%. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 150,88 triliun, realisasinya sebesar Rp 47,92 triliun atau 31,85%. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp 125,17 triliun, realisasinya Rp 14,90 triliun atau 11,9%.

Sedangkan, untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu sebesar Rp 191,13 triliun, realisasinya mencapai Rp 37,71 trilun atau 19,7%. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya mencapai 14,95 triliun atau 26,4%.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran sebesar 19% di kuartal I tahun 2021 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Trubus berpendapat, realisasi dana PEN itu juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Transparansi penting agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu mengevaluasi serapan anggaran itu, apakah di sektor kesehatan perlu ditambah agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya