Berita

Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto./Dok

Politik

Menko Airlangga: Per 16 April, Rp134,07 Triliun Anggaran PEN Sudah Terserap

RABU, 28 APRIL 2021 | 05:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Per 16 April 2021, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah  mencapai Rp 134,07 triliun. Jumlah itu setara dengan 19,2% dari pagu anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 699,43 triliun.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangannya, Selasa (27/4).

“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,” ujar Airlangga.


Lebih rinci Airlangga menjelaskan, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya sebesar Rp 18,59 triliun atau 10,6%. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 150,88 triliun, realisasinya sebesar Rp 47,92 triliun atau 31,85%. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp 125,17 triliun, realisasinya Rp 14,90 triliun atau 11,9%.

Sedangkan, untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu sebesar Rp 191,13 triliun, realisasinya mencapai Rp 37,71 trilun atau 19,7%. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya mencapai 14,95 triliun atau 26,4%.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran sebesar 19% di kuartal I tahun 2021 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Trubus berpendapat, realisasi dana PEN itu juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Transparansi penting agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu mengevaluasi serapan anggaran itu, apakah di sektor kesehatan perlu ditambah agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya