Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto./Dok
Per 16 April 2021, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp 134,07 triliun. Jumlah itu setara dengan 19,2% dari pagu anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 699,43 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangannya, Selasa (27/4).
“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,†ujar Airlangga.
Lebih rinci Airlangga menjelaskan, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya sebesar Rp 18,59 triliun atau 10,6%. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 150,88 triliun, realisasinya sebesar Rp 47,92 triliun atau 31,85%. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp 125,17 triliun, realisasinya Rp 14,90 triliun atau 11,9%.
Sedangkan, untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu sebesar Rp 191,13 triliun, realisasinya mencapai Rp 37,71 trilun atau 19,7%. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya mencapai 14,95 triliun atau 26,4%.
Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran sebesar 19% di kuartal I tahun 2021 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi.
“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,†tuturnya.
Trubus berpendapat, realisasi dana PEN itu juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Transparansi penting agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.
“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu mengevaluasi serapan anggaran itu, apakah di sektor kesehatan perlu ditambah agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,†pungkasnya.
