Berita

Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution/Net

Politik

Giliran Masyarakat Mandailing Desak Kemendikbud Minta Maaf Dan Tarik Buku Sejarah Dari Peredaran

RABU, 28 APRIL 2021 | 01:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas (KMMPI) mengapresiasi usaha dan ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membentangkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Kamus Sejarah.

Namun, apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka Kamus Sejarah tersebut adalah narasi sesat dan menyesatkan bagi memori masa kini dan masa depan.

Demikian masyarakat Mandailing menyikapi Kamus Sejarah jilid I dan II terbitan Kemendikbud, Selasa malam (27/4). Rilis disebarkan KMMPI lewat tiga jurubicaranya, Syahrir Nasution (deklarator KMMPI), Imsar Muda Nasution (sejarawan Mandailing), dan Ali Sati Nasution (jurnalis senior).


KMMPI menyampaikan, masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Riau, dan sekarang sudah diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Lalu, Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia.

Dan, Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada masa awal bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu masuk ke Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya.

Jenderal Nasution merupakan KASAD yang terlama di Indonesia. Dia pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DI/TII di berbagai daerah, PRRI/Permesta dan G30S.

Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi Komunis di Indonesia.

"Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum," ujar jurubicara KMMPI dalam rilis mereka.

Menurut KMMPI, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara (jilid 1) dan pembangunan negara (jilid 2), sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI siap serahkan datanya ke Kemendikbud.

Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.

"Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang dan tokoh bangsa," demikian penutup rilis tersebut.

Awal mulai terbit, kalangan Nahdliyin sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia terbitkan Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai menyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud merevisinya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebelumnya mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia sudah dan akan ditarik. Pihaknya siap mereview dan menyempurnakan buku itu kembali.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya