Berita

Iustrasi proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah/Net

Kesehatan

Ikatan Dokter Anak Indonesia Tidak Sepakat Sekolah Dimulai Juli, Ini Alasan Dan Rekomendasinya

SELASA, 27 APRIL 2021 | 23:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

. Rencana pemerintah memulai proses ajar mengajar di sekolah secara tatap muka di masa pandemi Covid-19 masih belum mendapat kesepakatan dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI).

Pasalnya, Ketua Umum IDAI Prof. DR. Dr. Aman B. Pulungan, Sp.A(K), mengeluarkan surat rekomendasi terkait kebijakan pemerintah yang akan dimulai pada bulan Juli tahun ini tersebut.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatanganinya itu, Aman Pulungan menyatakan sikap PP IDAI yang tidak sepakat jika proses belajar anak secara tatap muka di sekolah dimulai pada bulan Juli.


"Melihat situasi dan penyebaran Covid-19 di Indonesia, saat ini sekolah tatap muka belum direkomendasikan," tulis Aman Pulungan dalam surat rekomendasi yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).

Aman Pulungan menjelaskan keadaan yang baik untuk anak bisa mulai belajar di sekolah secara tatap muka. Misalnya, terkait kondisi satu wilayah yang transmisi penularan virusnya terkendali.

"Ditandai dengan positivity rate di bawah lima persen dan menurunnya tingkat kematian," terangnya.

Aman Pulungan merekomendasikan satu hal jika sekolah tatap muka tetap dimulai oleh pemerintah pada waktu yang ditentukannya. Yaitu, dihimbau kepada penyelenggara ajar mengajar untuk menyiapkan belended learning.

"Anak dan orangtua diberi kebebasan memilih metode pembelajaran luring atau daring. Anak yang belajar secara luring maupun daring harus memiliki hak dan perlakuan yang sama," tegasnya.

"Mengingat, prediksi jangka waktu Covid-19 yang masih belum dapat ditentukan, maka guru dan sekolah hendaknya mencar inovasi baru dalam proses belajar mengejar. Misalnya memanfaatkan belajar di ruang terbuka," demikian Aman Pulungan menambahkan.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya