Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Bicara Tumpas KKB Memang Enak, Tapi Kalau Dunia Internasional Masuk Presiden Bisa Apa?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 11:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap semua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief merupakan salah satu yang menentang langkah Jokowi tersebut.

Andi Arief tida dapat memungkiri bahwa gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya akibat ditembak KKB di Beoga, Puncak, Papua memang telah membuat masyarakat Indonesia bersedih. Namun demikian, dia meminta Presiden Joko Widodo harus tetap dingin dalam berpikir.


Andi Arief tidak ingin Presiden Joko Widodo emosional sehingga membuat kebijakan yang justru berujung pada pertumpahan darah di negeri ini.

“Memang enak bicara menumpas habis, HAM urusan belakangan buat Papua (apapun namanya) yang keluar dari politisi sipil,” tuturnya menyinggung apa yang disampaikan Jokowi dan para elite negeri agar KKB ditumpas, Selasa (27/4).

Namun demikian, Andi Arief mengingatkan bahwa petaka besar akan terjadi jika hal itu dilakukan. Di mana dunia internasional akan masuk dan mengecam apa yang dilakukan pemerintah.

“Kalau sudah terjadi bumi hangus lalu dunia internasional masuk, presiden bisa apa?” tuturnya.

Presiden Jokowi lewat sebuah jumpa pers memberi perintah agar aparat mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Dia tidak ingin ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (26/4).

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kehadiran KKB di Indonesia.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya