Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Bicara Tumpas KKB Memang Enak, Tapi Kalau Dunia Internasional Masuk Presiden Bisa Apa?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 11:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap semua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief merupakan salah satu yang menentang langkah Jokowi tersebut.

Andi Arief tida dapat memungkiri bahwa gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya akibat ditembak KKB di Beoga, Puncak, Papua memang telah membuat masyarakat Indonesia bersedih. Namun demikian, dia meminta Presiden Joko Widodo harus tetap dingin dalam berpikir.


Andi Arief tidak ingin Presiden Joko Widodo emosional sehingga membuat kebijakan yang justru berujung pada pertumpahan darah di negeri ini.

“Memang enak bicara menumpas habis, HAM urusan belakangan buat Papua (apapun namanya) yang keluar dari politisi sipil,” tuturnya menyinggung apa yang disampaikan Jokowi dan para elite negeri agar KKB ditumpas, Selasa (27/4).

Namun demikian, Andi Arief mengingatkan bahwa petaka besar akan terjadi jika hal itu dilakukan. Di mana dunia internasional akan masuk dan mengecam apa yang dilakukan pemerintah.

“Kalau sudah terjadi bumi hangus lalu dunia internasional masuk, presiden bisa apa?” tuturnya.

Presiden Jokowi lewat sebuah jumpa pers memberi perintah agar aparat mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Dia tidak ingin ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (26/4).

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kehadiran KKB di Indonesia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya