Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Bicara Tumpas KKB Memang Enak, Tapi Kalau Dunia Internasional Masuk Presiden Bisa Apa?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 11:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap semua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief merupakan salah satu yang menentang langkah Jokowi tersebut.

Andi Arief tida dapat memungkiri bahwa gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya akibat ditembak KKB di Beoga, Puncak, Papua memang telah membuat masyarakat Indonesia bersedih. Namun demikian, dia meminta Presiden Joko Widodo harus tetap dingin dalam berpikir.


Andi Arief tidak ingin Presiden Joko Widodo emosional sehingga membuat kebijakan yang justru berujung pada pertumpahan darah di negeri ini.

“Memang enak bicara menumpas habis, HAM urusan belakangan buat Papua (apapun namanya) yang keluar dari politisi sipil,” tuturnya menyinggung apa yang disampaikan Jokowi dan para elite negeri agar KKB ditumpas, Selasa (27/4).

Namun demikian, Andi Arief mengingatkan bahwa petaka besar akan terjadi jika hal itu dilakukan. Di mana dunia internasional akan masuk dan mengecam apa yang dilakukan pemerintah.

“Kalau sudah terjadi bumi hangus lalu dunia internasional masuk, presiden bisa apa?” tuturnya.

Presiden Jokowi lewat sebuah jumpa pers memberi perintah agar aparat mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Dia tidak ingin ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (26/4).

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kehadiran KKB di Indonesia.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya