Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Bicara Tumpas KKB Memang Enak, Tapi Kalau Dunia Internasional Masuk Presiden Bisa Apa?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 11:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap semua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief merupakan salah satu yang menentang langkah Jokowi tersebut.

Andi Arief tida dapat memungkiri bahwa gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya akibat ditembak KKB di Beoga, Puncak, Papua memang telah membuat masyarakat Indonesia bersedih. Namun demikian, dia meminta Presiden Joko Widodo harus tetap dingin dalam berpikir.

Andi Arief tidak ingin Presiden Joko Widodo emosional sehingga membuat kebijakan yang justru berujung pada pertumpahan darah di negeri ini.

“Memang enak bicara menumpas habis, HAM urusan belakangan buat Papua (apapun namanya) yang keluar dari politisi sipil,” tuturnya menyinggung apa yang disampaikan Jokowi dan para elite negeri agar KKB ditumpas, Selasa (27/4).

Namun demikian, Andi Arief mengingatkan bahwa petaka besar akan terjadi jika hal itu dilakukan. Di mana dunia internasional akan masuk dan mengecam apa yang dilakukan pemerintah.

“Kalau sudah terjadi bumi hangus lalu dunia internasional masuk, presiden bisa apa?” tuturnya.

Presiden Jokowi lewat sebuah jumpa pers memberi perintah agar aparat mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Dia tidak ingin ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (26/4).

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kehadiran KKB di Indonesia.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Yakin Gugatan PDIP di PTUN Tak Diterima, Otto Hasibuan: Game is Over!

Kamis, 25 April 2024 | 19:55

Rombongan PKS Tiba di Markas PKB, Koalisi Berlanjut?

Kamis, 25 April 2024 | 19:34

Prabowo Gembira Nasdem Mau Kerja Sama

Kamis, 25 April 2024 | 19:18

Ampera Indonesia Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Boyamin Saiman dalam Kasus Bupati Banjarnegara

Kamis, 25 April 2024 | 19:12

Yandri Susanto: Seluruh DPW dan DPD Ingin Zulhas Lanjutkan Pimpin PAN

Kamis, 25 April 2024 | 18:58

PT MMI Pastikan Sistem Manajemen K3 Pelindo Tower Aman

Kamis, 25 April 2024 | 18:57

TKN Tak Akan Ambil Langkah Hukum Pihak-pihak yang Adu Domba Prabowo dengan Jokowi

Kamis, 25 April 2024 | 18:48

Iwan Sumule: Tuduhan Pemilu Curang Tampak Hanya Pentas Demokrasi Komika

Kamis, 25 April 2024 | 18:35

Beda Pilihan Politik Tak Putuskan Persahabatan Prabowo dan Surya Paloh

Kamis, 25 April 2024 | 18:31

Airlangga Ditunjuk Ketua Percepatan Keanggotaan Indonesia di OECD

Kamis, 25 April 2024 | 18:24

Selengkapnya