Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Lebih Sering Urus Ormas Ketimbang Militer, Hadi Tjahjanto Layak Dicopot Dari Panglima TNI

SELASA, 27 APRIL 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didesak dicopot dari jabatannya.

Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.

Dua peristiwa tragis itu antara lain: tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.


Dalam pengamatanan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.

“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).

Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.

Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.

"Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.

"Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya