Berita

Mantan Presiden AS Barack Obama/Net

Dunia

Barack Obama: Kudeta Militer Myanmar Tak Akan Pernah Diterima Dunia

SELASA, 27 APRIL 2021 | 08:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ikut bersuara atas situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.

Lewat pernyataannya pada Senin (26/4), Obama mengaku terkejut dengan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Ia juga mendukung upaya pemerintahan Joe Biden dan negara-negara lain untuk memberikan tekanan pada junta agar segera memulihkan demokrasi.

"Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan yang lebih besar jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas," ujar Obama, seperti dikutip Channel News Asia.


Obama mengatakan, negara-negara tetangga Myanmar harus menolak kehadiran "rezim pembunuh" karena hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal.

Ia pun mendesak orang-orang di Myanmar yang mencari masa depan demokrasi untuk terus menjalin solidaritas antar kelompok etnis dan agama.

"Ini adalah masa-masa kelam, tetapi saya tersentuh oleh persatuan, ketangguhan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh begitu banyak orang Burma, yang menawarkan harapan untuk masa depan yang bisa dimiliki Myanmar melalui para pemimpin yang menghormati keinginan rakyat," tambah dia.

Komentar Obama muncul setelah ASEAN menggelar pertemuan para pemimpin negara anggotanya di Jakarta pada Sabtu (24/4) untuk mendesak junta mengakhiri kekerasan.

Pertemuan tersebut  dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Situasi di Myanmar menjadi kacau setelah junta merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada 1 Februari.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan lebih dari 750 orang meninggal dunia dan 3.431 ditahan sejak kudeta dilakukan dan militer melakukan tindakan kekerasan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya