Berita

Mantan Presiden AS Barack Obama/Net

Dunia

Barack Obama: Kudeta Militer Myanmar Tak Akan Pernah Diterima Dunia

SELASA, 27 APRIL 2021 | 08:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ikut bersuara atas situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.

Lewat pernyataannya pada Senin (26/4), Obama mengaku terkejut dengan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Ia juga mendukung upaya pemerintahan Joe Biden dan negara-negara lain untuk memberikan tekanan pada junta agar segera memulihkan demokrasi.

"Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan yang lebih besar jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas," ujar Obama, seperti dikutip Channel News Asia.

Obama mengatakan, negara-negara tetangga Myanmar harus menolak kehadiran "rezim pembunuh" karena hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal.

Ia pun mendesak orang-orang di Myanmar yang mencari masa depan demokrasi untuk terus menjalin solidaritas antar kelompok etnis dan agama.

"Ini adalah masa-masa kelam, tetapi saya tersentuh oleh persatuan, ketangguhan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh begitu banyak orang Burma, yang menawarkan harapan untuk masa depan yang bisa dimiliki Myanmar melalui para pemimpin yang menghormati keinginan rakyat," tambah dia.

Komentar Obama muncul setelah ASEAN menggelar pertemuan para pemimpin negara anggotanya di Jakarta pada Sabtu (24/4) untuk mendesak junta mengakhiri kekerasan.

Pertemuan tersebut  dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Situasi di Myanmar menjadi kacau setelah junta merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada 1 Februari.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan lebih dari 750 orang meninggal dunia dan 3.431 ditahan sejak kudeta dilakukan dan militer melakukan tindakan kekerasan.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya