Berita

Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop /Net

Dunia

Ketua Parlemen Turki: Biden Sebaiknya Hati-hati Saat Bicara Tentang Ankara Dan Peristiwa 1915

SELASA, 27 APRIL 2021 | 06:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontroversi pernyatan Presiden AS Joe Biden terkait peristiwa pemusnahan etnis Armenia 1915 terus mendapat reaksi dari para petinggi di Turki.

Kali ini giliran Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop yang angkat bicara. Dalam pernyataannya pada sebuah acara di ibu kota Ankara pada Senin (26/4), Sentop menolak pernyataan Biden yang menyebut insiden 1915 sebagai genosida.

“Sebagai ketua parlemen Turki, saya menolak fitnah besar (Biden) terhadap negara, bangsa dan sejarah kita," ujar Sentop, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (26/5).


 Saya ingin mengingatkan para pejabat negara, terutama yang memiliki catatan kriminal kejahatan terhadap kemanusiaan, rasisme dan genosida dalam sejarah mereka, berhati-hatilah saat berbicara tentang Turki," kata Sentop
Pada peristiwa 1915, tidak ada temuan ilmiah dan sejarah baru atau evaluasi baru, kata Sentop.

"Satu-satunya hal yang berubah dalam keputusan politik (AS pada peristiwa 1915)," katanya.

Sentop mengatakan, pernyataan 'genosida' presiden AS adalah pernyataan yang mengabaikan latar belakang yudisial, politik dan sejarah.

"Karena mengungkapkan kontradiksi AS terhadap sains dan hukum internasional, pernyataan itu juga dapat merusak hubungan antara Turki dan AS berdasarkan hak asasi manusia, keunggulan hukum dan persahabatan timbal balik," lanjutnya.

Biden pada Sabtu (23/4) menjadi satu-satunya presiden AS yang mengatakan bahwa peristiwa pembantaian etnis Armenia pada 1915 adalah sebuah genosida. Ini membuat marah Turki, yang berulang kali mengatakan bahwa insiden tersebut bukan genosida karena korban jatuh di kedua pihak.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya