Berita

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, saat menerima kedatangan batch kedua vaksin AstraZeneca di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam, 26 April/Repro

Kesehatan

Pengiriman Kedua Vaksin AstraZeneca Tiba, Menlu: Vaksin Dari Jalur Multilateral Dan Bilateral Sudah Diterima 67 Juta

SELASA, 27 APRIL 2021 | 03:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vaksin Covid-19 yang diterima Indonesia dari jalur multilateral dan bilateral kembali bertambah.

Sebab pada Senin malam (26/4), pemerintah menerima kedatangan batch kedua vaksin AstraZeneca sebanyak lebih dari tiga juta doses.

Kedatangan vaksin dari perusahan asal Inggris-Swedia ini diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.


"Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini Indonesia menerima batch kedua vaksin dari jalur multilateral, yaitu dari COVAX Facility berupa vaksin jadi AstraZeneca sebesar 3.852.000 dosis," ujar Retno dikutip melalui website Sekretariat Kabinet, Selasa (27/4).

Retno menjelaskan, pada kedatangan batch pertama terdapat 1,1 juta doses vaksin AstraZeneca. Namun, dengan kedatangan batch kedua ini, maka Indonesia sudah menerima vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility sebanyak 4,9656 juta dosis vaksin jadi secara gratis.

"Jika kita gabungkan vaksin dari jalur multilateral dan dari jalur bilateral, maka sejauh ini vaksin yang telah tiba di Indonesia adalah berjumlah 67.465.600 dosis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Retno memastikan upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin di dalam negeri akan terus dilakukan, mengingat kebutuhan vaksin di banyak negara meningkat di tengah badai Covid-19 di negara tetangga dan munculnya varian baru Covid-19.

"Keadaan baru ini mengharuskan pemerintah Indonesia bekerja lebih keras agar ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat Indonesia dapat tercukupi," tuturnya.

Maka dari itu, hal yang diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri adalah aktif dalam pembahasan isu vaksin dunia dan menjadi salah satu co-chair dalam COVAX AMC (Advance Market Commitment) Engagement Group.

"Kita harus selalu mencermati perkembangan Covid-19 di dunia. Kita harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut, terutama belajar dari munculnya gelombang baru di sejumlah negara. Kita harus bekerja mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia," ucapnya.

"Diplomasi Indonesia akan terus di bekerja keras berkontribusi agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi ini," demikian Retno LP Marsudi.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya