Tak Melulu APBN, Ini Yang Bisa Dilakukan Kemenhan Untuk Remajakan Alutsista

Persoalan anggaran dalam sistem pertahanan negara kini disoal seiring tenggelamnya KRI Nanggala-402 dan menewaskan 53 awak kapal selam produksi Jerman tahun 1978.

Ekonom dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan minimnya anggaran Tentara Nasional Indonesia seharusnya bisa dicarikan solusi dengan memaksimalkan kinerja BUMN Pertahanan.

Sebab selama ini, ia menilai BUMN Pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana kurang maksimal menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Padahal bila holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud," kata Achmad Nur Hidayat, Senin (26/4).

Hidayat memandang, holding BUMN tersebut perlu dipercepat. Pelibatan multitalenta bangsa dalam BUMN tersebut pun perlu segera dilakukan, mulai dari para profesional, ahli keuangan, hingga berbagai profesi lain.

"Sebab selama ini pembentukan BUMN pertahanan terkesan hanya didominasi para veteran tentara dan mafia pertahanan yang rawan dengan konflik kepentingan," tambah Hidayat yang biasa disapa Matnoer.

Selain masalah kelembagaan, masalah keuangan pertahanan perlu dicarikan solusinya. Hidayat melihat solusinya ada pada pelibatan investor dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam modernisasi alutsista nasional.

Namun pelibatan investor tersebut perlu dengan kehati-hatian tidak perlu langsung ke BUMN Pertahanan namun melalui lembaga keuangan khusus seperti Lembaga Pengelola Investasi.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) sudah diperkenalkan presiden sebagai stategi baru pembiayaan nasional. Pembiayaan nasional, kata dia, tidak hanya tergantung kepada APBN, bantuan, maupun pinjaman, tetapi juga akan memiliki satu instrumen yakni Indonesia Investment Authority (INA).

“Dalam rangka peremajaan alutsista yang mendesak, pemerintah dapat memberikan relaksasi bagi Holding BUMN pertahanan untuk masuk dalam prioritas pembiayaan oleh Indonesia Investment Authority (INA) daripada prioritas untuk infrastruktur ibukota baru yang dapat ditunda sampai pandemi selesai," tandasnya.