Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Komprehensif Tenggelamnya Nanggala-402

SENIN, 26 APRIL 2021 | 19:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk melakukan investigasi komprehensif atas tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 di perairan utara Bali.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, investigasi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran kabar dan menimbulkan polemik yang bersifat politis.

"Selain untuk tujuan itu, pemahaman atas penyebab kecelakaan menjadi penting bagi pengoperasian kapal selam kita yang lain di masa yang akan datang,” ujar Mulyanto lewat keterangan persnya, Senin (26/4).


Dengan adanya investigasi secara komprehensif tersebut, kata Mulyanto, diperlukan untuk pendayagunaan kemampuan sumber daya IPTEK kelautan Indonesia.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini minta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mendayagunakan lembaga riset kelautan yang di miliki Indonesia.

Menurutnya, kemampuan teknologi lembaga-lembaga riset ini harus terus diasah dan disempurnakan melalui penerapan dalam penugasan agar semakin tangguh.

Sebagai negara bahari, lanjutnya, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan teknologi dan SDM kelautannya.

“Pemerintah perlu menyusun rencana pengembangan kemampuan teknologi kelautan tersebut, agar kapasitas dan kapabilitas tersebut semakin meningkat dan dapat diandalkan,” katanya.

Ke depan, Mulyanto berharap kemampuan teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam mengelola sumber daya kekayaan laut termasuk untuk tugas perbantuan kasus-kasus kecelakaan laut.

“Dalam kasus ini kita perlu mengerahkan semua kemampuan riset yang dimiliki untuk menganalisis penyebab kecelakaan KRI Nanggala-402 secara akurat, sehingga tidak menjadi polemik spekulatif yang bernuansa politis di masyarakat,” pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya