Berita

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Politisi PAN Desak Prabowo Dan Panglima TNI Mundur

SENIN, 26 APRIL 2021 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 yang menewaskan 53 awak menjadi momentum bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mundur.

Disampaikan anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan, kedua sosok tersebut sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI.

"Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak, dua orang ini paling bertanggung jawab. Mundur saja kalau tidak mampu mengurusnya. Belajar malu dong seperti orang Jepang," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/4).


Yohan menjelaskan, KRI-Nanggala 402 merupakan kapal tua buatan Jerman thun 1977 dan dikirim ke Indonesia tahun 1981. Dengan kata lain, usia Nanggala-402 sudah berusia 44 tahun.

“Usia 44 tahun untuk ukuran manusia ya performa sudah turun dong. Meski diawetkan berkali-kali, sudah di-docking ulang kali, namanya barang tua ya tetap saja tidak awas,” tegas Yohan.

Fakta alutsista Tanah Air yang banyak berusia tua ini juga tak sejalan dengan semangat sebagai poros maritim dunia yang digaungkan pemerintah. Jika cita-cita tersebut benar-benar ingin diwujudkan, kata dia, harus didukung dengan alutsista mumpuni dan berusia remaja.
 
Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Menhan Prabowo yang belakangan justru fokusnya bergeser. Alih-alih memperkuat alutsista pertahanan negara, Ketua Umum Partai Gerindra itu justru sibuk mengurusi lumbung pangan.

"Mestinya urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional, malah urus food estate. Inikan tidak makesense. Prabowo juga lebih sibuk rekrut 100 body guard untuk keamanan dirinya yang tak ada korelasi dengan tupoksinya," kritiknya.

Pun demikian dengan Panglima TNI Marsekal Hadi. Ia menilai, selama ini Panglima lebih sibuk mengurusi organisasi masyarakat (Ormas) dibanding fokus ke profesional kemiliteran.

"Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya