Perdana Menteri Boris Johnson/Net
Perdana Menteri Boris Johnson menghadapi kecaman akibat komentarnya pada beberapa bulan lalu yang mengatakan ia lebih memilih korban berjatuhan daripada harus melakukan penguncian kembali.
Kecaman itu muncul setelah surat kabar Daily Mail mengutip sumber tak dikenal yang mengatakan bahwa, pada Oktober 2020, tak lama setelah menyetujui penguncian Covid-19 kedua, Boris Johnson mengatakan dalam sebuah pertemuan di Downing Street: "Tidak ada lagi penguncian - biarkan ribuan mayat menumpuk."
Menteri Pertahanan Ben Wallace berusaha membantah bahwa Johnson tidak pernah mengatakan hal itu.
Kepada
Sky News, Walace meluruskan bahwa semua orang telah mengetahuinya bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Selama ini Johnson begitu fokus menangani pandemi.
"Kita sekarang memasuki babak komedi tentang cerita gosip ini. Anda tahu, sumber yang tidak disebutkan namanya, penasihat yang tidak disebutkan namanya, berbicara tentang peristiwa yang tidak disebutkan namanya...., Anda tahu, lihat, semua ini tidak serius," kata Wallace.
Ia menekankan, sebuah kabar harus jelas siapa yang mengatakannya, apa yang dikatakan, bagaimana peristiwanya.
"Saya serahkan pada kolom gosip Oscar yang sekarang baru saja diluncurkan," katanya.
The Daily Mail melaporkan dugaan komentar Johnson dibuat pada akhir Oktober ketika Inggris dilanda gelombang kedua infeksi virus corona.
Menurut surat kabar itu, perdana menteri diberi peringatan oleh menteri Kantor Kabinet Michael Gove bahwa -tanpa batasan baru- tentara akan dibutuhkan untuk menjaga rumah sakit yang dipenuhi pasien Covid-19.
Partai Buruh telah meminta Johnson untuk membuat pernyataan publik 'secepat mungkin' untuk mengatasi klaim yang disebut dalam laporan Daily Mail.
Yang Rada Gila
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23
KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10
Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09
Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06
Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02
Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56
BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46
Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40
Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34
Selengkapnya