Berita

Politisi PKS Nasir Djamil saat bertandang orang tua salah satu ABK Nanggala-402 Letkol Laut Irfan Suri/RMOL

Politik

DPR Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya KRI Nanggala-402

SENIN, 26 APRIL 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk membentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala 402  di Perairan Bali, pada Rabu (21/4) lalu.

Desakan itu disampaikan langsung Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

"Pembentukan tim ini penting agar negara tidak hanya mengucapkan belasungkawa dan mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat kepada mereka yang gugur, melainkan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat Indonesia," tegas Nasir Djamil.


Sebab, kata Politikus Senior PKS ini, berbagai informasi bernada spekulasi kini bermunculan di media sosial.

Informasi-informasi yang berseliweran tersebut tentu sangat menganggu pikiran masyarakat Indonesia terutama keluarga korban KRI.

"Apalagi disebut-sebut bahwa ada sabotase dari negara tertentu terhadap KRI Nanggala 402 karena alasan berebut pengaruh," ucap Nasir Djamil yang juga mengunjungi kediaman orang tua salah satu korban Letkol Laut Irfan Suri, Hasan Yacob.

Nasir Djamil berharap Tim Pencari Fakta tersebut bisa mencari dan menemukan kebenaran dibalik peristiwa tersebut. Termasuk soal apakah memang kapal selam itu sudah tidak laik lagi untuk dioperasionalkan, mengingat usianya yang sudah 40 tahun.

"Kalau Presiden benar-benar berduka mari kita hormati 53 prajurit TNI AL terbaik bangsa, itu dengan mencari dan menemukan jawaban apa penyebab tenggelamnya kapal selam nanggala 402," kata dia.

"Sebagai makhluk Tuhan kita harus menerima kenyataan ini. Tapi sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban mengingatkan dan mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen agar negeri ini benar-benar berdaulat di lautnya sendiri," demikian Nasir Djamil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya