Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah), didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menandatangani MoU dengan Pemkab Ngawi/Net
Setelah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Cilacap dalam sektor ketahanan pangan (beras), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperkuat kerja sama antardaerah. Kali ini dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, untuk memperkuat pasokan pangan yang sudah dimulai sejak 2018.
Kerja sama ini bukan sekadar pembelian beras dari petani Ngawi, tetapi juga menciptakan sebuah sistem untuk memastikan kesejahteraan petani terangkat. Caranya adalah lewat skema kerja sama contract farming dan resi gudang, sehingga petani bisa mendapatkan manfaat dari nilai tambah kegiatan produksi beras secara langsung.
Langkah Pemprov DKI ini diapresiasi anggota DPD RI, Fahira Idris. Terutama dalam hal ketahanan pangan dan pertanian. Sejatinya, dimensi kerja sama antardaerah memang bukan sekadar soal jual beli komoditas pangan, tetapi juga harus memikirkan bagaimana dari transaksi perdagangan ini muaranya kepada kesejahteraan petani dan masyarakat di daerah. Kerja sama berdimensi kesejahteraan petani inilah yang jadi perhatian besar Pemprov DKI Jakarta.
“Saya sebagai warga Jakarta bangga atas berbagai inisiatif kerja sama antardaerah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan pasokan di Jakarta aman. Tanpa kita sadar ada jerih payah luar biasa petani dari berbagai daerah dalam setiap pangan yang kita konsumsi," ucap Fahira di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (26/4).
Untuk itu, lanjut Fahira, bentuk kerja sama yang dibangun memang muaranya harus kepada kesejahteraan petani. Melalui skema kerja sama
contract farming dan resi gudang atau yang dikenal dengan sistem food station, petani diharapkan mendapatkan manfaat yang makin baik dan besar, sehingga lebih sejahtera.
"Saya memandang kerja sama ini juga sebagai wujud terima kasih warga DKI kepada petani khususnya di Ngawi atas kerja kerasnya memastikan warga Jakarta mendapatkan pangan yang berkualitas,†sambung Senator DKI Jakarta ini.
Menurut Fahira, setiap daerah di Indonesia punya potensi dan
kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah di Indonesia harus semakin intensif dilakukan.
Semakin banyak daerah yang berkolaborasi dengan daerah lain maka ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah akan semakin menggeliat.
Tidak hanya itu, kerjasama antardaerah dipastikan akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah tersebut.
“Sebenarnya jika sebuah daerah mampu memetakan potensi dan
kekurangannya termasuk memformulasikan sinergitas program kebijakan, harmonisasi kebijakan dan koordinasi yang intensif dengan daerah lain, kerja sama antardaerah terutama dibidang perdagangan adalah alternatif yang sangat tepat memperbesar skala ekonomi daerah," terangnya.
"Tentu prinsipnya tidak hanya saling menguntungkan tetapi melibatkan masyarakat misalnya petani, nelayan, peternak, dan sebagainya sebagai aktor utama. Sehingga, sekali lagi, muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,†pungkas Fahira.
Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi terkait Sistem Resi Gudang atau SRG, pada Minggu (25/4).
Penandatanganan kerjasama dilakukan Gubernur Anies Baswedan dan Bupati Ngawi Ony Onwar dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
