Pasien Covid-19 di India/Net
Tsunami Covid-19 di India memicu banyak kritikan untuk pemerintah.
Banyaknya kritik atas penanganan pandemi Covid-19 membuat pemerintah India meminta platform media sosial Twitter untuk menghapus sejumlah cuitan.
Mengutip Reuters, pemerintah dilaporkan membuat perintah darurat pada Jumat (23/4) untuk menyensor 21 cuitan.
Berdasarkan database Lumen, beberapa di antaranya adalah cuitan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, dan seorang pembuat film Avinash Das.
Perintah darurat itu didasarkan pada UU Teknologi Informasi tahun 2000.
Meskipun tidak jelas bagian mana dari UU tersebut yang digunakan dalam kasus ini, New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memberdayakan pemerintah untuk memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan dan integritas negeri, serta menjaga ketertiban umum.
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata jurubicara Twitter.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," tambahnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang penghapusan konten mereka sesuai perintah hukum yang berkaitan.
Sementara itu, situs berita teknologi TechCrunch menyebut, Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh perintah tersebut.
Saat ini, India berada dalam cengkeraman gelombang kedua Covid-19, dengan satu kematian setiap kurang dari empat menit.
