Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Agar Pandemi Bisa Dikendalikan, Fenomena ‘Salah Kaprah’ Vaksinasi Harus Diwaspadai

SENIN, 26 APRIL 2021 | 07:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Orang yang divaksin tetap tidak boleh lalai dengan protokol kesehatan (prokes). Sebab, mereka masih memiliki potensi untuk terinfeksi virus corona.

Begitu tegas anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada wartawan, Senin (26/4).
 
Dia menjelaskan bahwa kekeliruan dalam memahami vaksin bisa berbahaya. Sebab, ujung-ujungnya orang yang merasa dirinya kebal terhadap virus, cenderung abai dan kurang mematuhi protokol kesehatan.


Kalau sikap teledor seperti ini dibiarkan, kasus Covid-19 di Indonesia bisa meledak seperti yang terjadi saat ini di India.

“Tragedi 'Tsunami' Covid-19 di India bermula karena banyak penduduknya merasa sudah kebal setelah divaksin,” tuturnya mengingatkan.

Agar pandemi bisa dikendalikan, fenomena 'salah kaprah' ini harus diwaspadai. Ada beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan.

Pertama, kekeliruan pemahaman tentang vaksinasi harus segera diluruskan kepada masyarakat. Harus digaungkan secara terus menerus, bahwa vaksin bukan berarti membebaskan seseorang dari virus, vaksin juga tidak membuat seseorang kebal dari virus.

“Vaksin hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh,” tutur politisi PDIP itu.

Kedua, adalah berkaca dari kasus di India. Melihat bencana di India serta munculnya beberapa kasus positif Covid-19 yang menyasar orang yang telah divaksin, maka wajib hukumnya, di Indonesia protokol kesehatan 5 M  harus tetap dipatuhi dalam setiap kesempatan.

“Hanya dengan cara mematuhi Protokol Kesehatan kita bisa terhindar dari paparan virus,” tekannya.

Selanjutnya, sambung Rahmad, adalah adanya kesalahpahaman dan kekurangtahuan apa itu vaksin dan bagaimana kerja vaksin. Hendaknya semua pihak baik dari pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, serta seluruh fasilitas kesehatan yang ada dimanapun berada wajib melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

“Dalam setiap  kegiatan vaksinasi, perlu dibuat desk tersendiri baik berupa nasehat dari petugas, pengunguman lewat leflet mapun bentuk lainya di setiap tempat vaksinansi agar setelah vaksinasi masyarakat semakin sadar untuk menerapakan protokol kesehatan,” tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya