Tenggelamnya KRI Nanggala-402 Dinilai Bertolak Belakang Dengan Anggaran Besar Kemenhan, GMNI: Presiden Harus Evaluasi Prabowo

Tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala-402 seharusnya menuntun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari, apabila Menteri Pertahanan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI.

Dia melihat postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang cukup besar dan terus merangkak naik dari tahun ke tahun, seharusnya mampu mensupport pengembangan alutsista Pertahanan.

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan”, ujar Arjuna dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

Berdasarkan catatannya, Arjuna menyebutkan anggaran tertinggi Kemenhan ada di dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2020, yakni mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini menurutnya melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 109,6 triliun.

Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.

Sementara, TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," ungkapnya.

"Artinya, Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran”, tambah Arjuna

Selain itu, Arjuna juga melihat serapan anggaran Kemenhan kerap jauh di bawah target. Menurutnya, ada masalah dari penerima anggaran terbesar dalam APBN ini.

Maka dari itu, Arjuna menganggap Kepemimpinan Prabowo jauh dibawah standar ideal, khususnya terkait performa penyerapan anggaran. Dia mengetahui itu dari informasi Kementerian Keuangan yang menyebutkan pada tahun anggaran 2019 masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent), sehingga ada gap antara perencanaan dan eksekusi delivery-nya.

"Di tahun 2019, ada Rp 19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar”, papar Arjuna

Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia, dan telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

PMN itu, lanjutnya berguna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Dari situ, Arjuna memikirkan seharusnya optimalisasi PMN menjadi perhatian pemerintah yang benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.

"PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi," tuturnya.

"Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia”, tutup Arjuna.