Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam KTT Perubahan Iklim pada Kamis, 22 April 2021/Net
Komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim dunia dinilai buruk.
Merujuk pidato Presiden Joko Widodo saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim bertepatan peringatan Hari Bumi, Kamis lalu (22/4) dan strategi jangka panjang penurunan emisi karbon dan ketahanan iklim (Long Term Strategy - Low Carbon on Climate Resilience [LTS-LCCR]) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia baru bebas emisi pada 2070.
“Target bebas emisi 2070 itu kelamaan! Kita semua sudah terlanjur punah. Ini juga memalukan karena memposisikan Indonesia sebagai negara dengan target bebas emisi terbelakang di dunia," kata Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia (PHI), Dimitri Dwi Putra, Minggu (25/4).
Meski demikian, Kristina Viri mengatakan bahwa para pakar dan pegiat yang kredibel dalam masalah krisis iklim tak menyerah dan menawarkan solusi optimis Indonesia bebas emisi sebelum 2070, bahkan sebelum 2050.
“Jadi, kalau kita ikuti saran para pejuang pemulihan iklim tersebut, Indonesia mampu memimpin pemulihan iklim di kawasan regional dan menjadi sejajar dengan negara-negara maju,†katanya.
“Sayangnya, Pidato Presiden di KTT perubahan iklim kemarin akhirnya menelantarkan seluruh upaya tersebut," sesalnya.
Ia kemudian menelaah pidato Presiden Jokowi dengan mengerucutkan fokus pada bagian laporan, komitmen, usulan, dan penutup.
Pda bagian laporan atas upaya yang telah dilakukan pemerintah, PHI mempersoalkan klaim presiden mengenai perlambatan deforestasi di Indonesia.
“Kita jangan bangga dulu karena deforestasinya belum mulai. Selain itu, menurut saya pidatonya juga
tricky. Perlambatan itu berarti tetap akan ada deforestasi. Harusnya ambisius dong," kritiknya.
Pada bagian utama, yakni komitmen, pidato presiden sama sekali tidak menegaskan kapan target bebas emisi akan dilakukan dan tidak mengoreksi target bebas emisi 2070 sendiri.
Kemudian pada bagian usulan, alih-alih memaparkan rencana penghentian energi batubara dan energi kotor lainnya, presiden malah menawarkan investasi baru yang belum pernah dikonsultasikan di dalam negeri dan investasi lain yang masih kontroversial.
“Taman Industri Hijau yang terbesar di dunia itu proyek mercusuar apalagi? Bukankah industri biodiesel yang dimaksud adalah minyak sawit? Bukankah ekspor nikel kita sedang bermasalah? Ini kan sama saja mau tetap bela industri kotor sambil mengharapkan utang luar negeri untuk industri bersih," lanjutnya.
Kemudian pada bagian penutup, presiden dianggap defensif dan secara tersirat, menyindir larangan ekspor CPO dan nikel oleh Uni Eropa.
"Jadi dapat disimpulkan, Presiden tak mampu memahami KTT Perubahan Iklim sebagai forum solidaritas dunia dalam upaya menghindari malapetaka iklim di 2030 karena suhu bumi akan melewati ambang batas aman kenaikan 1.5 derajat celcius. Sebaliknya, Presiden malah berprasangka buruk," tandasnya.
