Berita

KRI Nanggala 402/Net

Publika

Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dan Nanggala 402

MINGGU, 25 APRIL 2021 | 15:31 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERKECAMUK duka yang dalam ketika Nanggala 402 Kapal Selam yang telah berjaya menjaga kedaulatan Indonesia selama berpuluh tahun diumumkan telah tenggelam.

Indonesia Negara Kelautan terbesar dengan 13 ribu pulau. Laut lebih luas dari daratan. Lazimnya Negara kelautan, Angkatan Laut RI seharusnya lebih kuat dan modern dengan alusista yang canggih untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI di lautan luas.

Kapal selam KRI Nanggala-402 buatan Jerman telah berusia 40 tahun. Konon Design Service Life-nya 20-25 tahun. Tahun 2012 sudah di-retrovit dan overhaul total di Korea Selatan. Konon lagi overhaul total seharusnya dilakukan setiap 5 tahun, sepertinya tidak ada dana untuk maintenance total.


The New York Times (NYT) (23/4/21) dalam terbitannya menyebutkan Indonesia tak punya dana yang cukup sebagai negara yang memiliki ribuan pulau. Untuk menghadapi serangan regular dari armada kapal penangkap ikan asing, apalagi untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Pertanyaannya, benarkah tidak ada dana atau tidak adanya political will dari Presiden untuk membangun armada perang laut yang modern berkaitan dengan negara kelautan.

Faktanya pemerintah sangat rajin dan jor-joran membangun infrastruktur, yang terkadang tidak merupakan prioritas utama diantaranya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini biayanya malah naik terus dari rencana awal.

Begitu juga dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, terkesan dikejar target. Sementara prioritas utama menjaga kedaulatan negara terabaikan.

Presiden sudah seharusnya sadar se sadar-sadarnyanya, tinggalkan ego sentris untuk membangun IKN yang membutuhkan dana besar. Lazimnya pembangunan infrastruktur dalam perjalanan akan selalu membengkak. Sementara IKN baru tidak merupakan kebutuhan yang mendesak.

Utamakan prioritas untuk perang dengan Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah ke bawah selama pandemi. Bangun armada perang terutama armada laut yang kuat dan modern. Perbanyak kapal perang untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat seharusnya malu dengan seringnya kapal dari China yang menerobos masuk apapun alasannya, dan kita tidak berdaya.

Saat ini RRC memperluas batas territorial laut mereka tanpa peduli dengan batas laut yang disepakati pada dasar hukum internasional untuk kelautan UNCLOS. Tidak segan mengancam negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Malaysia termasuk Indonesia dengan klaim mereka bahkan sampai ke Laut Natuna Utara.

Perang perbatasan laut suatu saat akan terjadi karena agresifnya angkatan perang RRC, terutama angkatan lautnya. Laut Natuna Utara akan menjadi ancaman perang. But not least Presiden Jokowi harus segera menghentikan rencana membangun IKN baru serta infrastruktur yang tidak merupakan prioritas.

Doa kita panjatkan buat para patriot, para prajurit di kapal selam Nanggala 402, semoga Tuhan melindungi. Amiin.

Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya