Berita

KRI Nanggala 402/Net

Publika

Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dan Nanggala 402

MINGGU, 25 APRIL 2021 | 15:31 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERKECAMUK duka yang dalam ketika Nanggala 402 Kapal Selam yang telah berjaya menjaga kedaulatan Indonesia selama berpuluh tahun diumumkan telah tenggelam.

Indonesia Negara Kelautan terbesar dengan 13 ribu pulau. Laut lebih luas dari daratan. Lazimnya Negara kelautan, Angkatan Laut RI seharusnya lebih kuat dan modern dengan alusista yang canggih untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI di lautan luas.

Kapal selam KRI Nanggala-402 buatan Jerman telah berusia 40 tahun. Konon Design Service Life-nya 20-25 tahun. Tahun 2012 sudah di-retrovit dan overhaul total di Korea Selatan. Konon lagi overhaul total seharusnya dilakukan setiap 5 tahun, sepertinya tidak ada dana untuk maintenance total.


The New York Times (NYT) (23/4/21) dalam terbitannya menyebutkan Indonesia tak punya dana yang cukup sebagai negara yang memiliki ribuan pulau. Untuk menghadapi serangan regular dari armada kapal penangkap ikan asing, apalagi untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Pertanyaannya, benarkah tidak ada dana atau tidak adanya political will dari Presiden untuk membangun armada perang laut yang modern berkaitan dengan negara kelautan.

Faktanya pemerintah sangat rajin dan jor-joran membangun infrastruktur, yang terkadang tidak merupakan prioritas utama diantaranya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini biayanya malah naik terus dari rencana awal.

Begitu juga dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, terkesan dikejar target. Sementara prioritas utama menjaga kedaulatan negara terabaikan.

Presiden sudah seharusnya sadar se sadar-sadarnyanya, tinggalkan ego sentris untuk membangun IKN yang membutuhkan dana besar. Lazimnya pembangunan infrastruktur dalam perjalanan akan selalu membengkak. Sementara IKN baru tidak merupakan kebutuhan yang mendesak.

Utamakan prioritas untuk perang dengan Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah ke bawah selama pandemi. Bangun armada perang terutama armada laut yang kuat dan modern. Perbanyak kapal perang untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat seharusnya malu dengan seringnya kapal dari China yang menerobos masuk apapun alasannya, dan kita tidak berdaya.

Saat ini RRC memperluas batas territorial laut mereka tanpa peduli dengan batas laut yang disepakati pada dasar hukum internasional untuk kelautan UNCLOS. Tidak segan mengancam negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Malaysia termasuk Indonesia dengan klaim mereka bahkan sampai ke Laut Natuna Utara.

Perang perbatasan laut suatu saat akan terjadi karena agresifnya angkatan perang RRC, terutama angkatan lautnya. Laut Natuna Utara akan menjadi ancaman perang. But not least Presiden Jokowi harus segera menghentikan rencana membangun IKN baru serta infrastruktur yang tidak merupakan prioritas.

Doa kita panjatkan buat para patriot, para prajurit di kapal selam Nanggala 402, semoga Tuhan melindungi. Amiin.

Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya