Berita

KRI Nanggala 402/Net

Publika

Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dan Nanggala 402

MINGGU, 25 APRIL 2021 | 15:31 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERKECAMUK duka yang dalam ketika Nanggala 402 Kapal Selam yang telah berjaya menjaga kedaulatan Indonesia selama berpuluh tahun diumumkan telah tenggelam.

Indonesia Negara Kelautan terbesar dengan 13 ribu pulau. Laut lebih luas dari daratan. Lazimnya Negara kelautan, Angkatan Laut RI seharusnya lebih kuat dan modern dengan alusista yang canggih untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI di lautan luas.

Kapal selam KRI Nanggala-402 buatan Jerman telah berusia 40 tahun. Konon Design Service Life-nya 20-25 tahun. Tahun 2012 sudah di-retrovit dan overhaul total di Korea Selatan. Konon lagi overhaul total seharusnya dilakukan setiap 5 tahun, sepertinya tidak ada dana untuk maintenance total.

The New York Times (NYT) (23/4/21) dalam terbitannya menyebutkan Indonesia tak punya dana yang cukup sebagai negara yang memiliki ribuan pulau. Untuk menghadapi serangan regular dari armada kapal penangkap ikan asing, apalagi untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Pertanyaannya, benarkah tidak ada dana atau tidak adanya political will dari Presiden untuk membangun armada perang laut yang modern berkaitan dengan negara kelautan.

Faktanya pemerintah sangat rajin dan jor-joran membangun infrastruktur, yang terkadang tidak merupakan prioritas utama diantaranya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini biayanya malah naik terus dari rencana awal.

Begitu juga dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, terkesan dikejar target. Sementara prioritas utama menjaga kedaulatan negara terabaikan.

Presiden sudah seharusnya sadar se sadar-sadarnyanya, tinggalkan ego sentris untuk membangun IKN yang membutuhkan dana besar. Lazimnya pembangunan infrastruktur dalam perjalanan akan selalu membengkak. Sementara IKN baru tidak merupakan kebutuhan yang mendesak.

Utamakan prioritas untuk perang dengan Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah ke bawah selama pandemi. Bangun armada perang terutama armada laut yang kuat dan modern. Perbanyak kapal perang untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat seharusnya malu dengan seringnya kapal dari China yang menerobos masuk apapun alasannya, dan kita tidak berdaya.

Saat ini RRC memperluas batas territorial laut mereka tanpa peduli dengan batas laut yang disepakati pada dasar hukum internasional untuk kelautan UNCLOS. Tidak segan mengancam negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Malaysia termasuk Indonesia dengan klaim mereka bahkan sampai ke Laut Natuna Utara.

Perang perbatasan laut suatu saat akan terjadi karena agresifnya angkatan perang RRC, terutama angkatan lautnya. Laut Natuna Utara akan menjadi ancaman perang. But not least Presiden Jokowi harus segera menghentikan rencana membangun IKN baru serta infrastruktur yang tidak merupakan prioritas.

Doa kita panjatkan buat para patriot, para prajurit di kapal selam Nanggala 402, semoga Tuhan melindungi. Amiin.

Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya