Berita

KRI Nanggala 402/Net

Publika

Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dan Nanggala 402

MINGGU, 25 APRIL 2021 | 15:31 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERKECAMUK duka yang dalam ketika Nanggala 402 Kapal Selam yang telah berjaya menjaga kedaulatan Indonesia selama berpuluh tahun diumumkan telah tenggelam.

Indonesia Negara Kelautan terbesar dengan 13 ribu pulau. Laut lebih luas dari daratan. Lazimnya Negara kelautan, Angkatan Laut RI seharusnya lebih kuat dan modern dengan alusista yang canggih untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI di lautan luas.

Kapal selam KRI Nanggala-402 buatan Jerman telah berusia 40 tahun. Konon Design Service Life-nya 20-25 tahun. Tahun 2012 sudah di-retrovit dan overhaul total di Korea Selatan. Konon lagi overhaul total seharusnya dilakukan setiap 5 tahun, sepertinya tidak ada dana untuk maintenance total.


The New York Times (NYT) (23/4/21) dalam terbitannya menyebutkan Indonesia tak punya dana yang cukup sebagai negara yang memiliki ribuan pulau. Untuk menghadapi serangan regular dari armada kapal penangkap ikan asing, apalagi untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Pertanyaannya, benarkah tidak ada dana atau tidak adanya political will dari Presiden untuk membangun armada perang laut yang modern berkaitan dengan negara kelautan.

Faktanya pemerintah sangat rajin dan jor-joran membangun infrastruktur, yang terkadang tidak merupakan prioritas utama diantaranya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini biayanya malah naik terus dari rencana awal.

Begitu juga dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, terkesan dikejar target. Sementara prioritas utama menjaga kedaulatan negara terabaikan.

Presiden sudah seharusnya sadar se sadar-sadarnyanya, tinggalkan ego sentris untuk membangun IKN yang membutuhkan dana besar. Lazimnya pembangunan infrastruktur dalam perjalanan akan selalu membengkak. Sementara IKN baru tidak merupakan kebutuhan yang mendesak.

Utamakan prioritas untuk perang dengan Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah ke bawah selama pandemi. Bangun armada perang terutama armada laut yang kuat dan modern. Perbanyak kapal perang untuk menjaga garis pantai yang demikian luas.

Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat seharusnya malu dengan seringnya kapal dari China yang menerobos masuk apapun alasannya, dan kita tidak berdaya.

Saat ini RRC memperluas batas territorial laut mereka tanpa peduli dengan batas laut yang disepakati pada dasar hukum internasional untuk kelautan UNCLOS. Tidak segan mengancam negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Malaysia termasuk Indonesia dengan klaim mereka bahkan sampai ke Laut Natuna Utara.

Perang perbatasan laut suatu saat akan terjadi karena agresifnya angkatan perang RRC, terutama angkatan lautnya. Laut Natuna Utara akan menjadi ancaman perang. But not least Presiden Jokowi harus segera menghentikan rencana membangun IKN baru serta infrastruktur yang tidak merupakan prioritas.

Doa kita panjatkan buat para patriot, para prajurit di kapal selam Nanggala 402, semoga Tuhan melindungi. Amiin.

Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya