Indonesia perlu mengejar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya agar kampus-kampus di tanah air dapat bersaing secara global.
Inilah dasar digelarnya webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dengan topik "Kampus Indonesia Menuju Top Ranking Dunia" pada Kamis lalu (22/4).
Dimoderatori oleh Sir James Windsor, webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang pendidikan.
Mereka adalah Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ir. Panut Mulyono, Direktur P3S Dr.Jerry Massie, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Institut Pertanian Bogor Dr Arif Satria, Wakil ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikri Faqih, Direktur Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji, Deputi Risbang Prof. Ismunandar, dan Dirjen Dikri Prof Nizam.
Dalam webinar tersebut, para narasumber menyoroti ketertinggalan kampus-kampus Indonesia dengan di luar negeri.
Untuk segi literasi saja, Indra Charismiadji menyampaikan, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.
“Kalau kita melihat literasi kita secara global berdasarkan data dari The Worlds Most Literate National, peringkat literasi Indonesia peringkat 60 dunia, di bawah Thailand 59, Malaysia 53 dan Singapura 36,†ujarnya.
“Skor rerata literasi Indonesia 371 masih jauh dari rerata global 487. Rerata literasi matematika skor 379 jauh dari rerata global 489, sedangkan literasi sains skor 396 masih jauh rendah dari rerata global skor 489,†tambahnya.
Selain itu, Hikmahanto Juwana secara khusus menggarisbawahi pentingnya untuk mendukung universitas negeri dan swasta, tanpa perbedaan.
“Universitas Jendral Ahmad Yani juga siap jika diberikan kesempatan untuk bersaing secara global. Untuk itu Universitas Ahmad Yani selalu menunggu kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendikbud untuk berpihak pada universitas swasta,†jelasnya.
Hikmahanto menyebut, terdapat tiga hal penting dalam upaya kampus Indonesia masuk ranking dunia.
Pertama, komitmen dari pihak yang menaungi universitas untuk mengembangkan universitas, termasuk dana dan infrastruktur.
Kedua, tidak ada regulasi yang mendiskriminasi pengembangan, baik universitas swasta, negeri, maupun univeritas luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Dan terakhir, bebaskan kampus dari anasir-anasir politik.
Sementara itu, menurut Abdul Fiqih Fikri, perlu ada beberapa hal yang harus segera dilakukan agar kampus Indonesia dapat menuju top ranking dunia.
“Berdasarkan hasil kajian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI antara lain mendesak Mendikbud untuk menyelesaikan Naskah Akademik Peta Jalan Pendidikan diantaranya (rencana induk/blue print sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi,†ujarnya.
“Perlunya revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait (Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia), mendorong penguatan regulasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi (otonomi) perguruan tinggi dalam bentuk atribusi, delegasi, mandat),†lanjutnya.
Ia juga mengatakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ringgi Indonesia masih rendah, yaitu hanya 34 persen. Sementara APK Malaysia sudah mencapai 50 persen, dan Singapura 78 persen.
Selain itu, Abdul Fakih juga menyebut persoalan pendidikan di Indonesia masih pada metode hapalan, sumber daya finansial masih rendah dan tidak merata, dan adanya komersialisasi pendidikan tinggi.
