Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) menolak kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ASEAN/Net
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar menyambut baik konsensus yang dihasilkan oleh KTT ASEAN, meski mengkritisi kehadiran pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing.
NUG merupakan pemerintah bayangan yang didirikan oleh para anggota parlemen yang digulingkan, tokoh-tokoh pro-demokrasi, hingga aktivis penentang kudeta.
Menurut NUG, lima poin konsensus yang dihasilkan selama KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4) merupakan berita yang menggembirakan.
Lima poin konsensus yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN adalah penghentian segera kekerasan, mendorong dialog konstruktif semua pihak, pengiriman utusan ASEAN untuk dialog, pemberian bantuan kemanusiaan lewat AHA Centre, dan kunjungan delegasi ke Myanmar.
"(Kami) menanti tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi serta kebebasan bagi rakyat kami," ujar jurubicara sekaligus menteri kerja sama internasional NUG Dr Sasa, seperti dikutip
Bangkok Post.
Kendati begitu, NUG sendiri menegaskan tidak akan ada kesempatan dialog dengan pihak junta kecuali mereka menyetujui sejumlah persyaratan.
"Tidak ada kompromi, empat syarat sudah kami susun. Bukan saya. ini orang-orang Myanmar. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika Anda melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer," ujarnya, seperti dikutip
Nikkei Asia, Minggu (25/4).
Empat syarat yang dimaksud adalah pembebasan tahanan politik, dikembalikannya pemerintahan ke pemimpin dan anggota parlemen terpilih, diakhirinya kekerasan, dan menyingkirnya tentara dari jalanan.
"Meskipun kami menyambut baik konsensus tersebut, ini akan diukur dari tingkat tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya," tegasnya.
KTT ASEAN itu dipimpin oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah sebagai Ketua ASEAN.
Selain Sultan Hassanal Bolkiah, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Vietnam Pham Minh Chinh, dan PM Kamboja Hun Sen.
Sementara itu, Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin, Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai, Laos diwakili oleh Menteri Luar Negeri Saleumxay Kommasith, dan Myanmar diwakili oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.
