Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Net

Politik

Pimpinan Komisi III: Sesuai Kondisi, Keputusan Imigrasi Stop Visa Bagi Warga India Sangat Tepat

SABTU, 24 APRIL 2021 | 17:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menetapkan larangan masuknya warga negara India ke Indonesia. Hal ini seiring dengan semakin tingginya angka penularan Covid-19 di negara tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, langkah yang diambil imigrasi ini sudah tepat dan cepat.

“Keputusan untuk melarang warga negara India masuk ke Indonesia merupakan langkah tepat, karena kita lihat kondisi Covid-19 di sana sedang parah-parahnya," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (24/4).


"Jadi memang lebih baik dihentikan saja izin masuknya, daripada kita terima lalu dikarantina di sini, itu lebih riskan,” imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Sahroni juga menyebutkan, bahwa kondisi penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri saat ini juga masih berlangsung, maka sangat wajar jika Indonesia menolak dulu masuknya WNA dari negara-negara dengan angka Covid-19 yang tinggi.

“Kita juga saat ini tengah berjuang melawan Covid-19, dan banyak juga kan negara lain yang berhati-hati dengan kedatangan warga kita ke negaranya. Jadi wajar saja jika kita menghentikan dulu pemberian izin masuk buat negara lain yang kasusnya tinggi, karena kita tak mau ada penularan yang makin parah di Indonesia,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan imigrasi untuk selalu cekatan dan memperbaharui data terkait kondisi Covid-19 di luar negeri, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat.

“Saya juga kembali ingatkan agar imigrasi harus selalu cekatan dalam mengupdate kasus Covid-19 di negara lain, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan seperti ini secara cepat dan tepat,” demikian Sahroni.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya