Bongkar Pemerasan Yang Libatkan Pimpinan DPR, Bukti KPK Tak Lemah Dengan Revisi UU

Terungkapnya dugaan keterlibatan Wakil Ketua (WK) DPR dalam kasus pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai yang melibatkan penyidik KPK membantah stigma publik bahwa KPK lemah dengan adanya Revisi Undang-undang yang baru.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL terkait diungkapnya Aziz Syamsuddin oleh KPK dalam kasus pemerasan Walikota Tanjungbalai.

"Pengungkapan kasus ini membantah stigma atau anggapan publik bahwa KPK itu lemah dengan revisi undang-undang KPK yang baru. Kalau dulu publik menganggap itu karena revisi undang-undang KPK dianggap permainan atau pesanan dari elite politik di DPR tetapi setidaknya saya melihat bahwa KPK malah tidak tebang pilih," kata Adib.

Tidak hanya dalam kasus yang diduga melibatkan Aziz, bukti tidak lemahnya KPK dengan UU yang baru juga ditunjukan dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo yang sebagai representasi partai Gerindra, juga korupsi Bansos dengan menterangkakan Menteri Sosial Juliari Batubara yang notabene bendahara umum PDI Perjuangan.

"Ini makanya harus jadi momentum yang baik buat KPK untuk terus bersih-bersih secara internal, karna ada penyidiknya terlibat, juga diseret juga. Dan menegaskan siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihajar habis," kata Adib.

Atau disisi lain, Aziz Syamsuddin menjadi sasaran operasi elit partai Golkar lain. Pasalnya menurut Adib, figur Aziz Syamsuddin ini adalah tokoh potensial masa depan bagi Golkar.

"Bisa untuk next ketum Golkar dan 2024. Apalagi Azis Syamsudin mempunyai pos jabatan penting dalam elit partai. Nah dengan kapasitas tersebut, aziz bisa menjadi batu sandungan bagi lawan di internal partai Golkar sendiri," demikian Adib.