Berita

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati/Net

Nusantara

Politisi PKB: Pemprov Jabar Harus Lebih Perhatikan Kesejahteraan Nelayan Dan Petambak

SABTU, 24 APRIL 2021 | 03:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPRD Jawa Barat meminta seluruh stakeholder yang berhubungan dengan petambak dan nelayan khususnya lobster lebih memperhatikan kesejahteraannya.

Pasalnya, praktik penyelundupan benur lobster masih kerap terjadi terutama di Jabar.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, pihaknya akan segera menyelenggarakan rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jabar agar benar-benar memerhatikan masih terdapat aksi penyelundupan benur lobster.


Dia ingin segera mewujudkan sentra-sentra penangkaran benur lobster di wilayah selatan Jabar.

"Rapat tersebut akan diadakan dalam waktu dekat sebelum Lebaran," ujar Rahmat dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (23/4).

Rahmat menilai perlu adanya pengkajian berdasarkan standarisasi kesejahteraan petambak benur lobster atau masyarakat dalam pengertian umum.

Di samping itu, ia menyebut masih terdapat pengusaha lokal yang tidak sabar dan selalu mencari kesempatan meskipun melanggar aturan.

"Pemerintah dalam hal ini Dislutkan Jabar maupun kabupaten/kota di Sukabumi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memerhatikan kesejahteraan para petambak khususnya lobster," kata politisi PKB itu.

KKP sebenarnya telah mempunyai beberapa penangkaran lobster di Sukabumi tetapi justru hanya berfungsi untuk menampung benur lobster.
Walaupun, kata Rahmat, hal itu merupakan langkah baik yang diambil KKP karena sebelum benur lobster menjadi besar tidak boleh keluar apalagi dijual maupun ekspor.

"Tetapi pada kenyataannya bocor juga kemarin ekspor benur lobster besar-besaran itu. Jadi soal perilaku, disiplin, dan ketaatan terhadap hukum," imbuhnya.

Kendati begitu, ia berharap adanya edukasi terhadap masyarakat terutama pada pengusaha yang harus disiplin dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat dari orang-orang yang ingin melakukan bisnis ilegal.
Ia ingin asosiasi pedagang seperti, Kamar Dagang Industri (Kadin), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan lainnya turut serta mengedukasi pengusaha maupun masyarakat.

"Jadi jangan juga terus menyalahkan pemerintah dalam hal ini dinas tetapi kelompok pedagang atau pengusaha juga harus mendisiplinkan diri. Sehingga, semua komponen bangsa kita dapat menaati hukum yang berlaku," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya