Berita

Rapat konsolidasi Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang berlangsung Kamis (22/4) berakhir kisruh/Net

Nusantara

Rapat Golkar Indramayu Ricuh, Dipicu Kehadiran Peserta Sudah Loncat Partai

SABTU, 24 APRIL 2021 | 00:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rapat konsolidasi Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang berlangsung Kamis (22/4) berakhir kisruh.

Rapat itu terpaksa dibubarkan karena diduga pengurus DPD Golkar masih mengundang pengurus yang telah pindah partai.

Pengurus Kecamatan DPD Partai Golkar Indramayu, Suhendri mengatakan, kekisruhan bermula dari sikap Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Kusnadi yang menandatangani sepihak undangan tanpa diserta Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu.


Kekisruhan berlanjut saat para ketua pengurus kecamatan dan DPD Partai Golkar Indramayu mempertanyakan undangan kepada para pengurus Partai Golkar yang telah berpindah partai dan bahkan sudah menjadi pengurus partai lain.

“Sekarang Golkar telah menerima Plt Ketua yang baru, Bapak Kusnadi dan Ahmad sebagai Sekretaris Plt. Tetapi dalam poin konsideran di diktub kelima, Plt sekarang itu ketika memecat atau mengganti ketua PK (pengurus kecamatan) harus ada persetujuan dari ketua DPD Golkar Jabar,” kata Suhendri kepada wartawan, Jumat (23/4).

Ia menguraikan, saat ini ada 11 pengurus kecamatan yang telah diberi SK oleh Plt terdahulu. Merujuk hukum yang tidak berlaku surut, kata dia, kebijakan Plt terdahulu tidak bisa digugurkan oleh Plt sekarang.

"Kemudian dalam undangan adalah PK yang sudah ber-KTA Partai Nasdem. Kami bukan tidak mau ishlah, tetapi yang diundang adalah pengurus yang bukan keluarga besar Partai Golkar,” tandasnya.

Kekisruhan dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Indramayu memang sudah terjadi sejak sebelum Pilkada Kabupaten Indramayu yang terpecah dua kubu. Kepengurusan Partai Golkar Indramayu pun hingga kini masih dalam pengawasan serta diambil oleh DPD Golkar Jawa Barat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya