Berita

Mendikbud Nadiem Makarim bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nadiem Sowan Ke Megawati, Hanya Klarifikasi Soal Pancasila

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 14:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo berpendapat, di balik pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hanyalah membahas terkait hilangnya Pancasila dalam PP 57/2021 Tentang Standart Nasional Pedidikan (SNP).

"Jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu nampaknya mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP, yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)," kata Karyono kepada redaksi, Jumat (23/4).

Memang pada saat pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat itu Nadiem tidak sendiri melainkan bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.


"Dalam pertemuan itu, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa," ujar Karyono.

Dengan demikian, menurut Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Ada sejumlah syarat, jika PDIP ingin mendukung Nadiem.

"Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional. Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP," pungkas Karyono.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya