Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, PCNU Batang: Jangan Sampai Sejarah Terdegradasi

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 10:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Ashari di Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi keprihatinan para Nahdliyin dan masyarakat luas.

Ketua PCNU Batang, Ahmad Taufiq, tidak ingin penerus bangsa kehilangan fakta sejarah seperti yang terjadi pada Raden Ajeng Kartini.

"RA Kartini itu santrinya Kiai Soleh Darat (Guru dari Hasyim Ashari dan Ahmad Dahlan) yang meminta gurunya membuat tafsir Al Quran dalam bahasa Jawa, hal (sepenting) itu juga tidak muncul di buku sejarah," kata Ahmad Taufiq di kantornya, Jumat (23/4), dikutip Kantor Berita RMOLJateng.


Ia meminta dalam revisi ulang Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud menggandeng penulis yang objektif agar tidak terjadi degradasi sejarah.

Senada, Sekretaris PCNU, Ahmad Munir Malik, juga menyesalkan penghilangan sejumlah tokoh nasional dari buku sejarah. Apalagi Kamus Sejarah Indonesia akan dibaca oleh generasi mendatang yang tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di masa itu.

"Karena yang bertanggungjawab adalah Kemendikbud, sebagaimana komponen NU di seluruh Indonesia, kami meminta dan memohon ada pelurusan sejarah, ada penulisan kembali sejarah yang objektif yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi, tentunya dengan narasumber yang berimbang," jelasnya.

Ia menganggap persoalan tersebut serius, apalagi jika nanti anak bangsa ini memahami sejarah yang salah dari pendahulunya.  Misalnya, ada anak Indonesia tidak menghargai tokoh yang punya peran vital bagi bangsa.

"Ini sangat naif, naif sekali. Dan itu bisa terjadi jika penulisan sejarah ada kesalahan, lebih berat lagi kalau ada manipulasi," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya