Berita

Ketua DPP PKS, Sukamta/Net

Politik

Soal Larangan Mudik, PKS Tidak Ingin Ada Persepsi Longgar Ke WNA Tapi Ketat Ke WNI

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 07:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada aturan yang longgar dan tidak tegas yang kemudian membuat corona menjadi-jadi.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS, Sukamta menyinggung data dari Kementerian Kesehatan yang menyebut adanya warga negara India beramai-ramai datang ke Indonesia di tengah larangan mudik,

"Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui pelarangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia," katanya kepada wartawan, Kamis (22/4).


Jika memang pemerintah ingin mengurangi pergerakan warga agar Covid-19, Sukamta meminta agar pembatasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia juga dilakukan.

“Pembatasan WNA yang bersifat sementara mestinya juga dilakukan dan itu siaftnya segera," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Kabar masuknya WN India secara besar-besaran ke Indonesia akan membawa dampak buruk pada kebijakan pelarangan mudik. Nantinya hal tersebut akan memberi kesan tebang pilih, kepada WNA longgar sedang kepada WNI ketat,

"Kalau muncul persepsi begitu, akan kontra produktif. Bisa mengancam kebijakan pelarangan mudik," imbuhnya.

Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, Benget menyebut ada perpindahan dalam jumlah besar dari India ke tanah air.

Kabar tersebut disampaikan dalam rapat bersama Tim Satgas Covid-19 Riau di Balai Serindit, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar.

Mereka kata Benget masuk jalur udara dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya