Berita

Ketua DPP PKS, Sukamta/Net

Politik

Soal Larangan Mudik, PKS Tidak Ingin Ada Persepsi Longgar Ke WNA Tapi Ketat Ke WNI

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 07:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada aturan yang longgar dan tidak tegas yang kemudian membuat corona menjadi-jadi.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS, Sukamta menyinggung data dari Kementerian Kesehatan yang menyebut adanya warga negara India beramai-ramai datang ke Indonesia di tengah larangan mudik,

"Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui pelarangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia," katanya kepada wartawan, Kamis (22/4).


Jika memang pemerintah ingin mengurangi pergerakan warga agar Covid-19, Sukamta meminta agar pembatasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia juga dilakukan.

“Pembatasan WNA yang bersifat sementara mestinya juga dilakukan dan itu siaftnya segera," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Kabar masuknya WN India secara besar-besaran ke Indonesia akan membawa dampak buruk pada kebijakan pelarangan mudik. Nantinya hal tersebut akan memberi kesan tebang pilih, kepada WNA longgar sedang kepada WNI ketat,

"Kalau muncul persepsi begitu, akan kontra produktif. Bisa mengancam kebijakan pelarangan mudik," imbuhnya.

Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, Benget menyebut ada perpindahan dalam jumlah besar dari India ke tanah air.

Kabar tersebut disampaikan dalam rapat bersama Tim Satgas Covid-19 Riau di Balai Serindit, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar.

Mereka kata Benget masuk jalur udara dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya