Berita

Ketua DPP PKS, Sukamta/Net

Politik

Soal Larangan Mudik, PKS Tidak Ingin Ada Persepsi Longgar Ke WNA Tapi Ketat Ke WNI

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 07:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada aturan yang longgar dan tidak tegas yang kemudian membuat corona menjadi-jadi.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS, Sukamta menyinggung data dari Kementerian Kesehatan yang menyebut adanya warga negara India beramai-ramai datang ke Indonesia di tengah larangan mudik,

"Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui pelarangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia," katanya kepada wartawan, Kamis (22/4).


Jika memang pemerintah ingin mengurangi pergerakan warga agar Covid-19, Sukamta meminta agar pembatasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia juga dilakukan.

“Pembatasan WNA yang bersifat sementara mestinya juga dilakukan dan itu siaftnya segera," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Kabar masuknya WN India secara besar-besaran ke Indonesia akan membawa dampak buruk pada kebijakan pelarangan mudik. Nantinya hal tersebut akan memberi kesan tebang pilih, kepada WNA longgar sedang kepada WNI ketat,

"Kalau muncul persepsi begitu, akan kontra produktif. Bisa mengancam kebijakan pelarangan mudik," imbuhnya.

Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, Benget menyebut ada perpindahan dalam jumlah besar dari India ke tanah air.

Kabar tersebut disampaikan dalam rapat bersama Tim Satgas Covid-19 Riau di Balai Serindit, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar.

Mereka kata Benget masuk jalur udara dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya