Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net
Kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dinilai belum efektif menaikkan daya beli masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf merespons pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah menggelontorkan Rp 134,7 triliun dalam memulihkan ekonomi dalam negeri.
Program pemerintah sejauh ini tidak efektif untuk menaikkan daya beli. Pemulihan ekonomi akan cepat jika sektor ritel berputar lagi. Dan untuk itu daya beli menjadi kunci," kata Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/4).
Ia menyarankan, gelontoran dana dari pemerintah lebih dimaksimalkan untuk menaikkan daya beli masyarakat.
"Minimal Rp 300 triliun setahun, artinya Rp 25 triliun sebulan. Ini bisa dibagikan Rp 5 juta untuk 5 juta KK (Kepala Keluarga)," jelasnya.
Dengan gelontoran dana tersebut, mesin-mesin produksi di sektor ritel diharapkan bisa dijalankan masyarakat menengah ke bawah. Jika ritel berputar lagi, kata dia, akan menggerakkan sektor lainnya.
"Pemerintah sudah tambah utang Rp 600 triliun selama setahun Covid-19. Mestinya separuh anggaran itu bisa untuk naikkan konsumsi. Kasih langsung ke setiap KK untuk segera dibelanjakan," sambungnya.
"Jadi yang dibutuhkan adalah kebijakan fokus dan konsisten agar efektif memulihkan ekonomi. Ibarat dalam situasi macet total, jangan sampai mesin mobil keburu mati dan mogok," tandasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengumumkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 134,07 triliun hingga 16 April 2021.
Realisasi tersebut sudah mencapai 19,2% dari pagu anggaran PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Jumlah realisasi tersebut dinilai cukup tinggi bila dibandingkan pada bulan sebelumnya.
"Kalau dibandingkan bulan Februari Rp 24,36 triliun, ini kenaikan yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya.
