Berita

Pihak oposisi mengatakan bahwa penunjukan langsung putra Deby sebagai pemimpin sementara Chad, sama dengan kudeta/Net

Dunia

Putra Mendiang Deby Jadi Pemimpin Sementara Chad, Oposisi: Sama Seperti Kudeta

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 22:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Oposisi politik Chad mendesak militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil menyusul pembunuhan Presiden Idriss Deby Itno.

Pihak oposisi mengatakan bahwa penunjukan langsung putra Deby sebagai pemimpin sementara, sama dengan "kudeta".

Pernyataan itu dibuat oleh sekitar 30 partai politik oposisi yang mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mengakui dewan transisi militer yang diumumkan awal pekan ini, bersamaan dengan kematian Deby.


"Rakyat Chad mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak menginginkan transfer kekuasaan dinasti," kata salah satu pemimpin oposisi, Succes Masra, dalam pesan video yang dirilis secara online.

"Orang Chad tidak ingin melanjutkan institusi yang sama yang telah menciptakan situasi saat ini," sambungnya, seperti dikabarkan AP News.

Penolakan serupa juga keluar dari partai oposisi lainnya.

"Kami menolak ini dan dewan transisi militer harus menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil," kata Francois Djekombe dari partai oposisi Union of Republican Forces.

"Militer harus menghormati konstitusi negara kita dan itu tergantung pada presiden Majelis Nasional untuk memastikan sementara," sambungnya.

Di sisi lain, sekretaris jenderal partai MPS yang berkuasa Mahamat Zen Basda mengatakan bahwa presiden Majelis Nasional telah menolak tawaran untuk menjadi pemimpin negara dan bahwa tentara telah dipercaya untuk membentuk dewan transisi untuk menghindari kekosongan kekuasaan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya