Berita

Pihak oposisi mengatakan bahwa penunjukan langsung putra Deby sebagai pemimpin sementara Chad, sama dengan kudeta/Net

Dunia

Putra Mendiang Deby Jadi Pemimpin Sementara Chad, Oposisi: Sama Seperti Kudeta

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 22:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Oposisi politik Chad mendesak militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil menyusul pembunuhan Presiden Idriss Deby Itno.

Pihak oposisi mengatakan bahwa penunjukan langsung putra Deby sebagai pemimpin sementara, sama dengan "kudeta".

Pernyataan itu dibuat oleh sekitar 30 partai politik oposisi yang mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mengakui dewan transisi militer yang diumumkan awal pekan ini, bersamaan dengan kematian Deby.


"Rakyat Chad mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak menginginkan transfer kekuasaan dinasti," kata salah satu pemimpin oposisi, Succes Masra, dalam pesan video yang dirilis secara online.

"Orang Chad tidak ingin melanjutkan institusi yang sama yang telah menciptakan situasi saat ini," sambungnya, seperti dikabarkan AP News.

Penolakan serupa juga keluar dari partai oposisi lainnya.

"Kami menolak ini dan dewan transisi militer harus menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil," kata Francois Djekombe dari partai oposisi Union of Republican Forces.

"Militer harus menghormati konstitusi negara kita dan itu tergantung pada presiden Majelis Nasional untuk memastikan sementara," sambungnya.

Di sisi lain, sekretaris jenderal partai MPS yang berkuasa Mahamat Zen Basda mengatakan bahwa presiden Majelis Nasional telah menolak tawaran untuk menjadi pemimpin negara dan bahwa tentara telah dipercaya untuk membentuk dewan transisi untuk menghindari kekosongan kekuasaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya