Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 17:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sampul laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Sebabnya, sampul laporan dengan judul "APBN KiTa" itu menggunakan foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, seharusnya dokumen keuangan negara memakai foto Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.

Bagi dia, munculnya foto Sri Mulyani pada sampul dokumen APBN KiTA menyiratkan bahwa para menteri dari kalangan profesional masih mengedepankan dirinya sendiri dan bukan sepenuhnya menjalankan visi presiden.


"Saya masih menemukan buku realisasi APBN bukan gambar Jokowi, tapi gambarnya Menteri Keuangan, judulnya APBN KiTa. Bukan gambar Presiden Jokowi. Orang-orang ini menjalankan misinya siapa?" ujar Misbakhun dalam sebuah webinar pada Rabu kemarin (22/4).

Bagi dia, menteri merupakan ujung tombak untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi kepala negara. Dalam aspek implementasi, visi presiden harus dikemas dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas.

Bahkan, lanjut politisi Partai Golkar ini, seorang menteri harus mampu mengemas tujuan itu dalam bahasa yang sederhana suapaya mudah dipahami rakyat.

Misbakhun mengaku pesimistis terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional seiring kencangnya kabar Presiden Jokowi bakal kembali merombak kabinetnya.

Dia pun berharap nama-nama yang diangkat sedapatnya berasal dari partai politik.

"Reshuffle tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian (perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan jaminan? Karena apa posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi politis," tutur dia.

Saat dikonfirmasi kembali soal pernyataannya itu, Misbakhun enggan berkomentar banyak. Dia hanya menekankan, bahwa pada dasarnya perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak prerogative Presiden Jokowi," kata Misbakhun kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan singkat sesaat lalu.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Kejagung Sita Dokumen hingga BBE Usai Geledah Kantor Ombudsman

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:06

Menkop Dorong Penerima Bansos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:04

PB PMII Tolak Pelantikan DPD KNPI Sulawesi Selatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:54

Rupiah Melemah ke Rp17 Ribu, Pemerintah Minta Publik Tak Khawatir

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:44

Dua Mantan Ketua MK Diundang DPR Bahas Isu Revisi UU Pemilu

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:39

Sahroni Dukung Pesan Prabowo agar Rakyat Tidak Kaget

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:32

Japto Soerjosoemarno Tuding Wartawan Tukang Goreng Berita

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:17

Sahroni Auto Debet Gaji ke Kitabisa hingga Akhir Masa Jabatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:11

Retreat Kepala Daerah Dipertanyakan Usai Maraknya OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:09

Arogansi Trump Ancam Tatanan Dunia yang Adil

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:01

Selengkapnya