Menteri Sudah Tidak Lagi 100 Persen Pilihan Presiden

Presiden di era politik demokrasi modern saat ini tampak tidak memiliki 100 persen hak prerogatif dalam merombak kabinet.  

Begitu kata Jurubicara Presiden keempat RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Reshuffle Kabinet: Inisial M & Sowannya Nadiem Ke Megawati" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/4).

Adhie menjelaskan bahwa dulu di era Gus Dur hak prerogatif presiden mutlak 100 persen. Ini lantaran dulu mekanisme pemilihan presiden tidak diusung oleh koalisi dan didukung oligarki.

"Nah sekarang ini tidak 100 persen. Karena itu kalau ada reshuffle pasti ada tekanan dari ketua-ketua partai yang koalisi, mungkin santunannya kurang, anggarannya kurang atau setorannya kurang, sehingga harus diganti, ini tidak setor," ujar Adhie.

Dengan kata lain, sambung Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, reshuffle kabinet di era pemerintahan Joko Widodo ini bisa terjadi kapan saja tergantung para pemegang saham.

Pemegang saham yang dimaksud Adhie Massardi adalah para ketua umum yang mendukung pencalonan Jokowi-Maruf, seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan lain-lain.

“Jadi kalau para ketua-ketua partai ingin perubahan kabinet, ya tinggal diubah. Presiden kan sebagai petugas partai dia akan melaksanakan," jelas Adhie.

Pernyataan ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat paham bahwa jabatan menteri tidak 100 persen pilihan presiden.

"Menteri itu tidak 100 persen pilihannya Presiden, tidak 100 persen kirimannya partai politik juga, ada juga oligarki. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kemudian ada muncul korupsi di mana-mana itu memang sistemnya yang berantakan," terang Adhie.

"Jadi kalau mau reshuffle, menurut saya sih ya reshuffle aja, ganti, ganti aja nanti tinggal kesepakatan," sambungnya.