Berita

Pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asyari/Ist

Politik

Pesantren Tebuireng Anggap Kamus Sejarah Berisi Framing Terstruktur Dan Sistematis Musnahkan NU

RABU, 21 APRIL 2021 | 02:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pesantren Tebuireng Jombang turut bersuara terkait beredarnya softcopy Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II yang diterbitkan Direktorat Sejarah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi Pesantren Tebuireng, naskah yang terdapat dalam kamus tersebut tidak layak dijadikan rujukan bagi praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia.

"Karena banyak berisi materi dan framing sejarah yang secara terstruktur dan sistematis telah menghilangkan peran Nahdlatul Ulama dan para tokoh utama Nahdlatul Ulama, terutama peran Hadlratus Syaikh KH Mohammad Hasyim Asy'ari," jelas Humas Pesantren Tebuireng Jombang, Nur Hidayat, Selasa (20/4).


Framing sejarah tersebut, kata dia, sangat terlihat dengan hilangnya nama dan peran pendiri NU KH Hasyim Asyari.

Jika dicermati lebih dalam, jelasnya, narasi yang dibangun dalam kedua jilid Kamus Sejarah Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, karena cenderung mengunggulkan organisasi tertentu dan mendiskreditkan organisasi yang lain.

"Di luar itu, banyak kelemahan substansial dan redaksional yang harus dikoreksi dari konten Kamus Sejarah Indonesia tersebut," sambungnya.

Bagi Pesantren Tebuireng, sejarah bangsa sangat penting diketahui untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Tidak ada satu bangsa yang menjadi besar tanpa memahami dan mempelajari sejarah leluhurnya.

Karena itu, lanjutnya, penulisan sejarah yang jujur merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

"Pesantren Tebuireng Jombang menuntut Kemendikbud meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas kecerobohan dan kelalaian dalam penulisan kamus sejarah tersebut," tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya