Ketua FKBN DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono saat memberikan santunan/Ist
Bertepatan dengan hari ke-8 ramadhan 1442 Hijriyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar tasyakuran Milad ke-19 tahun.
Acara syukuran itu juga dilaksanakan oleh anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jawa Timur bersama 19 anak yatim dan kaum dhuafa di sekitar kantor DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (20/4).
Ketua FKBN DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan, tasyakuran Milad ke 19 Partai Keadilan Sejahtera sengaja dilaksanakan dengan sederhana untuk memenuhi protokol kesehatan di era pandemi Covid-19.
"Sesuai dengan milad ke-19, makanya kami mengundang sebanyak 19 anak yatim sebagai simbolis. Namun total bantuan paket sembako yang diberikan PKS Jatim sebanyak 2.500 yang akan disebar di seluruh dapil yang ada di Jatim," kata Dwi Hari Cahyono, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Politisi asal Malang ini mengaku prihatin atas musibah yang bertubi-tubi melanda bangsa Indonesia seperti pandemi Covid-19. Salah satunya gempa bumi yang terjadi di wilayah Malang Selatan dengan kekuatan 6,1 SR sehingga menimbulkan pemukiman warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
"Kami berharap Pemprov Jatim terus memberikan bantuan sampai masyarakat terdampak gempa di Malang bisa bangkit kembali," jelas anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Selain tasyakuran, PKS Jatim juga terus mengawal kepentingan rakyat dan memiliki 5 hal yang menjadi sorotan. Pertama yakni tentang UU Omnibus Law khususnya tentang lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius agar tak menimbulkan musibah bagi generasi mendatang
"Ada sekitar 250 ribu hektar lahan hutan yang dikelola Perum Perhutani Jatim yang alih fungsi, baik untuk kepentingan umum seperti jalan tol dan bisnis lainnya. Alih fungsi lahan hutan ini jangan sampai melewati batas minimal yakni 20 persen dari luas daratan karena hutan adalah paru-paru bumi," tegas Dwi Hari Cahyono
Kedua, terkait pembahasan raperda pengembangan pesantren. Kata dia, berdasarkan masukan tokoh-tokoh pondok pesantren, PKS usul supaya perda ini nantinya hanya bersifat fasilitasi tentang kepesantrenan karena khawatir privasi kiai terganggu.
Ketiga, PKS akan memperjuangkan gelar kepahlawanan nasional bagi Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan.
"Syaikhona Kholil merupakan pelopor gerakan kebaikan moral bangsa. Bahkan menjadi inisiator pembentukan ormas keagamaan terbesar yaitu Nahdlatul Ulama," terang Dwi.
Selanjutnya, keempat PKS juga prihatin karena program bantuan langsung tunai dihapus oleh Kementerian Sosial padahal masyarakat masih sangat membutuhkan.
Terakhir, PKS Jatim juga berharap pemerintah segera memperbolehkan pembelajaran tatap muka karena para orang tua sangat berharap sekolah bisa dibuka kembali dengan tetap memenuhi prokes. Selain itu berharap Pemprov Jatim memperbanyak pendirian SMA/SMK di daerah yang sistem zonasi PPDB-nya masih kosong.
"Harusnya pemerintah sudah mulai memperbolehkan sekolah tatap muka karena pemerintah sudah menerapkan PPKM berbasis RT/RW. Jadi kalau ada kasus Covid-19 di salah satu RW/RW, ya tinggal siswa yang tinggal di lokasi sama tidak diperkenankan masuk sekolah diganti dengan daring," pungkas Dwi.
