Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur/Net

Politik

Ngotot Pindah Ibukota, Pemerintah Seperti Agen Properti Kejar Setoran

SELASA, 20 APRIL 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap penolakan terhadap pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur terus disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi JP, sejauh ini tidak ada urgensi untuk membangun ibukota baru.

"Pemindahan Ibukota Negara terburu-buru. Padahal Indonesia dan dunia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya," kata Suryadi kepada wartawan, Senin (19/4).

Sejatinya, masalah penanganan Covid-19 jauh lebih penting didahulukan pemerintah ketimbang membangun ibukota baru. Terlebih saat ini kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air terancam dengan adanya embargo dari pemasok vaksin.

"Yang terjadi, kondisi pandemi ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah melanjutkan megaproyek pemindahan Ibukota Negara yang diperkirakan memakan biaya hingga sekitar Rp 90 T dari APBN dan sekitar Rp 400 T dari swasta dan BUMN," lanjut anggota Komisi V DPR RI ini.

Angka yang cukup fantastis itu pun membuat publik geleng-geleng kepala lantaran kondisi perekonomian Indonesia belum pulih.

Ia kemudian mencontohkan masih berlakunya Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Berlakunya Perppu tersebut, kata dia, menunjukkan ekonomi nasional berada dalam keadaan darurat dan tidak sebanding dengan urgensi pemindahan Ibukota Negara.

"Pemindahan ibukota tak ubahnya seperti pemilik lahan yang melakukan marketing properti dengan harapan mendapatkan investor besar. Padahal masih banyak investasi yang dibutuhkan di berbagai sektor, khususnya sektor industri," tandasnya.

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Absen di Ancol, Pengamat: Mega-Puan-Ganjar Satu Paket Tidak Mau Dianggap Dukung Anies

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:21

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

Bersih-bersih Polisi, Perkumpulan Marga Hutabarat Siap Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Senin, 08 Agustus 2022 | 22:20

Agar Seolah Ada Baku Tembak di TKP, Pistol Brigadir J Sengaja Ditembakkan ke Dinding

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:20

UPDATE

Geledah Rumdin Sambo, Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti

Rabu, 10 Agustus 2022 | 00:05

Masih Jabat Sekjen, Andi Picunang Protes Pengurusan Sipol Partai Berkarya Tidak Sah

Selasa, 09 Agustus 2022 | 23:44

Ferdy Sambo Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J Pakai Senjata Bripka RR

Selasa, 09 Agustus 2022 | 23:34

Forum Sekjen Cipayung Plus Apresiasi Kinerja KPK Era Firli Bahuri

Selasa, 09 Agustus 2022 | 23:13

Sikap Tegak Lurus Kapolri Bukti Tanggungjawab Jaga Nama Baik Institusi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 23:01

Johnny Plate: Kemenkominfo Komitmen Genjot Indeks Literasi Digital Indonesia di Tahun 2022

Selasa, 09 Agustus 2022 | 22:59

Tersangkakan Ferdy Sambo, Setara Institute: Kapolri Lulus Ujian Terberat

Selasa, 09 Agustus 2022 | 22:46

Tim Voli Kota Bima Raih Tiket Terakhir Babak 8 Besar Piala Gubernur NTB 2022

Selasa, 09 Agustus 2022 | 22:46

Dukung Program yang Digagas KPK, Forum Sekjen Cipayung Plus Dorong Perguruan Tinggi Implementasikan Pendidikan Antikorupsi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 22:26

Firli Bahuri Siap Kolaborasi Bareng Elemen Pemuda untuk Bersihkan Indonesia dari Praktik Korupsi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 22:17

Selengkapnya