Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati/Ist

Publika

Minta Dibimbing IMF & World Bank, Sri Mulyani Mengaktualisasikan Kolonialisme...

SELASA, 20 APRIL 2021 | 00:36 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

DPR sejak bernama Volksraad merupakan lembaga kartu mati.

Tak memperluas hak bumiputera di dalamnya. Makanya sejak 1925 ditinggalkan.

Haji Agus Salim menyebutnya:
Komedi Omong.

Komedi Omong.

Sikap DPR yang tidak merespons pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank supaya membantu mengelola beban utang RI, bukan cuma membenarkan DPR kartu mati.

Tetapi juga ahistoris karena menutupi sejarah kelam perekonomian Indonesia saat berurusan dengan IMF & World Bank pada tahun 1998.

Saat itu Indonesia bukannya keluar dari krisis moneter, tapi malah terjerumus ke  jurang krisis, hingga memicu kerusuhan politik & keamanan.

Soeharto, 15 Januari 1998, menandatangani perjanjian dengan IMF. Disaksikan Michael Camdessus, yang berdiri puas sambil menyilangkan kedua tangan.

Sikap Sri Mulyani yang minta dibimbing oleh IMF & World Bank ternyata juga paralel dengan karakter penjilat para pejabat bumiputera di era kolonial, yang suka membungkuk dan mohon petunjuk di hadapan pembesar asing.

Di era Tanam Paksa mereka menjadi suksesor, dan menjilat Van Den Bosch. Menyapanya dengan sebutan Eyang Romo demi hadiah, pujian, dan naik pangkat.

Makanya dulu Belanda menghina kita “bangsa yang paling lunak di dunia” sehingga Gubernur Jenderal De Jonge yakin, bisa dijajah ratusan tahun.

Snouck Hurgronje juga dibantu para penjilat. Van Mook bikin Negara Boneka juga disokong elite penjilat yang meminta bimbingan.

Sikap Sri Mulyani ternyata sama saja. Fungsinya di kabinet selama ini ternyata mengaktualisasikan kolonialisme. Posisinya sebagai Sales Promotion Girl (SPG)-nya IMF & World Bank menegaskan perannya itu.

Negeri dan bangsa ini hari ini membutuhkan tokoh kognitariat (pekerja otak) dengan kemampuan problem solver dan keberanian membela rakyat. Soal-soal ekonomi adalah masalah fatal yang bisa menyeret ke dalam kehancuran multidimensi.

Para pendiri Republik dulu mengajarkan kita kemandirian. Menolak didikte asing.

Dan bangsa yang besar ialah bangsa yang mawas diri yang tidak mengulang kesalahan sejarah yang sama.

Seperti halnya pepatah Latin mengajarkan:
Historia Magistra Vitae, Nuntia Vetustatis.
Sejarah Adalah Guru Kehidupan, Dan Pesan Dari Masa Silam...

Adakah pemahaman sejarah di benak Sri Mulyani, Menkeu Terbalik yang lebih suka dipuji asing, meski kebijakannya mencekik rakyat sendiri?

Penulis Adalah Pemerhati Sejarah

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya