Berita

Ilustrasi mudik/Net

Politik

PKPI: Belajar Dari India, Masyarakat Harus Tahan Diri Untuk Tidak Mudik

SENIN, 19 APRIL 2021 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Krisis pandemi Covid-19 di India semakin meningkat. Kasus tersebut dilaporkan mencapai rekor tertinggi yakni 261.500 kasus baru yang terjadi pada Minggu (18/4).

Peningkatan angka positif di India pun mendapat perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sunan Kalijaga menyatakan ikut prihatin atas kejadian yang terjadi di India.

Bagi Sunan, salah satu penyebab lonjakan kasus di India karena rendahnya kepatuhan protokol kesehatan.

"Kami turut prihatin atas lonjakan kasus Covid-19 di India. Itu semua karena terjadi akibat mereka mengendorkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan festival," kata Sunan kepada wartawan, Senin (19/4).

Dikatakan Sunan, tingkat positif sebagaimana data Kementerian Kesehatan India menunjukkan satu orang positif dari enam orang yang dilakukan tes.

Akibat pesatnya peningkatan kasus, maka tempat tidur di rumah sakit baik pemerintah dan swasta penuh. Selain itu, India mengalami kekurangan ventilator.

Atas kejadian di India itu, Sunan menilai kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran tahun ini sudah tepat untuk memutus rantai Covid-19 di kampung-kampung.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melarang mudik lebaran sudah sangat tepat. Bisa dibayangkan apabila lonjakan kasus terjadi di kampung-kampung?" katanya.

"Pemerintah Daerah akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, mengingat keterbatasan fasilitas laboratorium, ventilator, oksigen dan petugas kesehatan di daerah," imbuhnya.

Sunan berharap, apa yang terjadi di India menjadi pembelajaran bersama di Indonesia agar keberhasilan menekan laju Covid-19 tetap terjaga. Terlebih, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik.

"Masyarakat harus tetap waspada dan menahan diri untuk tidak mudik. Ini demi kesehatan dan keamanan kita bersama. Demi keselamatan bersama. Jangan nekat! Jangan sampai seperti India," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya