Berita

Pemerintah Osaka meminta pemerintah pusat Jepang memberlakukan keadaan darurat Covid-19/Net

Dunia

Kasus Tak Kunjung Turun, Pemda Osaka Minta Pemerintah Jepang Berlakukan Keadaan Darurat

SENIN, 19 APRIL 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah daerah Osaka mendesak pemerintah pusat Jepang untuk memberlakukan keadaan darurat lantaran kasus Covid-19 setiap harinya semakin tinggi.

Desakan itu disampaikan oleh Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura pada Senin (19/4), seperti dikutip dari Reuters.

Sejak dua pekan terakhir, Osaka dan beberapa prefektur lainnya telah berada dalam keadaan "kuasi-darurat" yang ditujukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona.


Namun upaya tersebut tampaknya tidak memberikan hasil yang signifikan sehingga diperlukan tindakan yang lebih tegas.

"Hasil dari tindakan ini seharusnya muncul sekarang, tetapi ketika kita melihat jumlah infeksi dari kemarin, ada 1.220 kasus, yang merupakan rekor tertinggi," kata Yoshimura.

"Layanan medis juga dalam keadaan yang mengerikan, dan kami telah memutuskan bahwa kami memerlukan keadaan darurat," tambahnya.

Jepang saat ini tengah menghadapi tekanan untuk segera mengontrol wabah Covid-19 menjelang Olimpiade Tokyo yang akan dimulai pada 23 Juli nanti.

Pemerintah telah mengumumkan tidak akan menerima penonton dari luar negeri untuk menghindari penyebaran virus.

Selain itu, pihak pernyelenggara juga sudah menyiapkan berbagai pedoman Covid-19 untuk pesta olahraga itu, termasuk menyiapkan ratusan kamar hotel bagi atlet yang mengalami gejala atau bahkan dinyatakan positif terinfeksi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya