Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Ketegangan Di Perbatasan Ukraina, Macron: Harus Ada Garis Merah Yang Jelas Dengan Rusia

SENIN, 19 APRIL 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara Barat harus mengedepankan dialog dengan Rusia untuk membahas situasi di Ukraina. Namun pada saat yang bersamaan, harus ada garis merah yang jelas yang tidak boleh dilewati oleh Rusia.

Begitu yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari Associated Press, Senin (19/4).

Macron menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menerima operasi militer Rusia di Ukraina. Dengan pengerahan pasukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina, Eropa hharus memberikan sanksi.


“Dan saya pikir kita harus mendefinisikan garis merah yang jelas dengan Rusia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi kredibel," ujarnya.

"Saya pikir sanksi saja tidak cukup, tetapi sanksi adalah bagian dari paket," tambah dia.

Pada Jumat (16/4), Macron telah melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Paris. Keduanya mengadakan konferensi virtual dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Macron dan Merkel menuntut penarikan pasukan Rusia yang terkonsentrasi di Rusia barat karena ketegangan dengan Ukraina meningkat.

Menurut Amerika Serikat (AS) dan NATO, penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina merupakan yang terbesar sejak 2014, ketika Moskow mencaplok Krimea.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya