Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon/Net

Politik

PNS Pintar Banyak Terpapar Radikalisme? Fadli Zon: Jangan-jangan Yang Memberi Nilai Tidak Mengerti

SENIN, 19 APRIL 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang membeberkan fakta bahwa banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang pintar di lingkungan pemerintahan terpapar radikalisme harus segera dievaluasi.

Desakan evaluasi disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon yang khawatir ada kesalahan dalam menafsirkan radikalisme sehingga banyak PNS yang begitu saja dicap sebagai orang yang radikal.

“Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa,” tuturnya, Senin (19/4).


Menurut Fadli Zon, evaluasi penting dilakukan agar wacana radikalisme tidak berubah menjadi prasangka dan fitnah yang tiada henti dihembuskan. Dia khawatir jika dibiarkan, radikalisme berubah menjadi alat bungkam kritik atau refleksi phobia Islam.

“Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102,” tuturnya.

Saat menjadi penanggap rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS', Minggu (18/4), Menpan RB, Tjahjo Kumolo membeberkan fakta tentang radikalisme di lingkungannya.

Kata politisi senior PDIP itu pihaknya banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya bisa duduk di eselon 1, tapi dalam Tes Potensi Akademik (TPA), dia terpapar dalam masalah radikalisme terorisme.

"Kami sudah ada datanya semua lewat medsosnya yang dia pegang, kedua lewat PPATK dan sebagainya, saya kira ini kita harus cermati secara bersama-sama," sambung dia.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya