Berita

Kontainer berisi vaksin Sinovac yang didatangkan untuk vaksinasi massal di Indonesia/Repro

Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO

SENIN, 19 APRIL 2021 | 04:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diminta untuk mendesak Sinovac Biotech Ltd sebagai pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay seiring keputusan Arab Saudi yang mengharuskan setiap jemaah haji dan umroh divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.

"Ini sangat penting mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia," ujar Saleh kepada kepada wartawan, Senin (19/4).


Ia menjelaskan, keberadaan sertifikat EUL penting untuk segera dikantongi vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat Indonesia sejak awal program vaksinasi massal.

"Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," jelasnya.

Sebagai pengguna vaksin Sinovac, Pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan pemasoklah yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif.

"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," demikian mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya